Tilang Manual Dihapus, Pakar Pertanyakan Pembayaran Denda Kendaraan yang Sudah Berganti Pemilik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo resmi menghapuskan tilang manual, sebagai gantinya ia menyarankan anggotanya untuk melakukan tilang secara elektronik atau ETLE.

Menanggapi itu, Wakil Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Deddy Herlambang ragu tilang ELTE dapat mengawasi seluruh jenis pelanggaran lalu lintas di jalanan dengan tepat sasaran.

Terlebih dalam menerapkan sanksi terhadap kendaraan yang telah berganti pemiliknya namun belum berganti surat-surat kepemilikan.

Baca juga: Pengamat: Tilang Elektronik untuk Perbaiki Citra Polri yang Babak Belur karena Kasus Sambo dan Teddy Minahasa

"Yang valid (nomor polisinya), tapi kalau mobilnya sudah dijual itu sampai sekarang masih belum ada solusi," ujar Deddy, Senin (31/10/2022).

Dia mengatakan biasanya terjadi kasus mobil berpindah tangan tetapi belum diurus surat-suratnya.

"Terus kalau ada pelanggaran di jalan, (pemilik baru) tidak pakai seat belt misalnya, melanggar lampu merah terus kena tilang, terus datang tilang tagihan ke rumah (pemilik pertama). Sedangkan mobil sudah tidak ada, kenapa masih ditilang, itu gimana caranya, kan susah juga," kata Deddy.

Ia menilai, hal ini justru akan merugikan si pemilik kendaraan yang pertama sehingga tetap yang menjadi korban adalah nama dari pemilik yang pertama.

Lalu, jika denda tilangnya tidak dibayarkan bulan itu juga, tentu hal itu akan menyulitkan pemilik baru saat memperpanjang masa berlaku nomor pelatnya.

Baca juga: Tilang Manual Dihapus, Pengamat Pertanyakan Cara Polisi Tindak 4 Pelanggaran Ini

"Tapi sampai sejauh ini memang orang yang melakukan pelanggaran tetap mereka membayar, tapi secara klausul hukum itu sebenarnya juga sulit dibuktikan," jelas Deddy.

"Takutnya mungkin ada permainan, salah enter pelat nomor, dari sekian salah pencet kena pelat nomor lain," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri untuk tidak menggelar operasi penindakan tilang pengendara secara manual.

Hal itu guna menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Polri pada 14 Oktober 2022 lalu.

Instruksi larangan menggelar tilang secara manual tersebut dituangkan dalam surat telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022, per tanggal 18 Oktober 2022.

Surat telegram itu ditandatangani oleh Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi atas nama Kapolri.

Dalam telegram tersebut, Sigit menginstruksikan polisi lalu lintas (Polantas) untuk mengedepankan penindakan melalui tilang elektronik.

“Penindakan pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan tilang manual. Namun hanya dengan menggunakan ETLE baik statis maupun mobile dan dengan melaksanakan teguran kepada pelanggar lalu lintas,” tulis keterangan telegram itu, dikutip dari laman Humas Polri (22/10/2022).