Pembangunan Jalur Sepeda Dihentikan, Bike to Work Bakal Temui Heru Budi Sampaikan Aspirasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Bike to Work Indonesia Fahmi Saimima mengatakan bakal menemui Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkait penghentian pembangunan jalur sepeda di ibu kota.

Fahmi mengatakan rencananya dalam pertemuan tersebut Bike to Work akan menyampaikan aspirasi para pesepeda.

"Kami akan lakukan penyampaian aspirasi dengan beradab kepada pihak Pemprov dan DPRD DKI Jakarta," kata Fahmi saat dihubungi, Selasa (15/11/2022).

Baca juga: Komunitas Bike to Work: Penghapusan Anggaran Pembangunan Jalur Sepeda Sebuah Kemunduran

"Hanya saja karena sudah melihat jadwal Pj Gubernur yang masih di Bali di acara G20 dan DPRD yang masih di Puncak, Bogor membahas anggaran, maka kami menunggu ketika mereka punya jadwal menerima," tutur Fahmi.

Fahmi pun mengatakan Bike to Work akan semakin aktif mengedukasi masyarakat ihwal pentingnya jalur sepeda.

Selain itu Bike to Work juga akan bersurat ke Ombudsman RI mengenai penghentian pembangunan jalur sepeda.

''Kami akan bersurat ke lembaga Ombudsman RI dan Jakarta untuk mengajukan riset dan rekomendasi terkait hal tersebut (pembangunan jalur sepeda)," tutur Fahmi.

Sebelumnya Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menghapus sendiri usulan anggaran Rp 1,9 miliar untuk evaluasi jalur sepeda di Ibu Kota dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023.

Baca juga: Sederet Program yang Dihapus dan Digantung dalam RAPBD 2023, Jalur Sepeda hingga Hibah Ratusan Miliar

Dalam rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo berujar, sejatinya ada anggaran untuk membangun jalur sepeda senilai Rp 38 miliar. Namun, anggaran ini batal dimasukkan dalam RAPBD 2023.

Kemudian, kata Syafrin, Dishub DKI menganggarkan Rp 1,9 miliar untuk evaluasi jalur sepeda. Para anggota Komisi B DPRD DKI kemudian menyetujui keputusan Dishub DKI yang menghapus sendiri anggaran evaluasi jalur sepeda.

Sebelum Dishub menghapus sendiri anggaran tersebut, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak memprotes dan meminta anggaran evaluasi jalur sepeda dihapus. Sebab, menurut Gilbert, jalur sepeda di Ibu Kota tak berfungsi.

Gilbert melanjutkan, berdasarkan pengamatannya, jalur sepeda hanya dipakai untuk parkir motor atau pedagang kopi keliling. Karena itu, evaluasi terhadap jalur yang tak berfungsi hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.

"(Secara) kasat mata, itu (jalur sepeda) tidak berfungsi, hanya menghambur-hamburkan uang untuk mengeluarkan kajian," ujar Gilbert.