Komunitas "Bike to Work": Penghapusan Anggaran Pembangunan Jalur Sepeda Sebuah Kemunduran

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Komunitas Bike to Work Indonesia Fahmi Saimima mengatakan penghapusan anggaran pembangunan jalur sepeda sebagai sebuah kemunduran.

Fahmi mengatakan keberadaan jalur sepeda sedianya telah mengarahkan Jakarta menjadi kota maju yang tidak lagi mengutamakan kendaraan bermotor atau car-oriented. 

"Pemikiran bahwa pembangunan Jakarta sudah tidak lagi car-oriented, mengedepankan active mobility serta mendorong mobilitas berbasis transit kami apresiasi, bahkan perlu didukung sebagai pembangunan yang berkelanjutan," kata Fahmi dalam keterangannya, Senin (14/11/2022).

Baca juga: Sederet Program yang Dihapus dan Digantung dalam RAPBD 2023, Jalur Sepeda hingga Hibah Ratusan Miliar

"Itu merupakan cermin dari majunya peradaban kota. Sekarang orientasi itu dipaksa berhenti, dan malah mundur," tutur dia.

Fahmi mengatakan alasan anggota DPRD DKI Fraksi PDI-P Gilbert Simanjuntak yang mengkritik keberadaan jalur sepeda tidak relevan, sebab tanpa didukung kajian memadai.

Fahmi mengatakan dalam sistem transportasi kota yang baik semestinya seminimal mungkin bergantung pada bahan bakar fosil, sehingga transportasi publik menjadi tumpuan.

Karena itu, dalam sistem hierarki yang benar, semestinya pejalan kaki dan pesepeda lebih diutamakan karena mereka merupakan penggerak sistem transportasi publik massal.

"Untuk mendukung kemudahan penggunaan angkutan publik, di samping penambahan armada dan perluasan jangkauannya, maka penting dibangun prasarana bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda," ujar Fahmi.

Baca juga: Tak Ada Anggaran Pembangunan Jalur Sepeda di Jakarta Pada 2023

"Keduanya (berjalan kaki dan bersepeda) merupakan cara untuk mengakses titik pemberangkatan (first mile) maupun menuju tujuan akhir (last mile) di dalam kota," tutur Fahmi.

Fahmi pun membantah pernyataan Gilbert yang mengatakan jalur sepeda di Jakarta tak berfungsi dan justru mempersempit badan jalan sehingga menyebabkan macet.