Heru Budi Lanjutkan Sumur Resapan Warisan Anies, tetapi Hanya Dianggarkan Rp 1 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur (Pj) DKI Jakarta Heru Budi Hartono memutuskan untuk melanjutkan pembangunan sumur resapan yang merupakan program warisan gubernur sebelumnya yakni Anies Baswedan.

Hal itu diketahui berdasarkan anggaran yang diajukan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI sebesar Rp 19,7 miliar untuk pembangunan sumur resapan, pemanenan air hujan (PAH), dan konservasi air tanah dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2023.

Namun, setelah melalui rapat dengan Komisi D DPRD DKI, anggaran itu dipotong menjadi Rp 1 miliar.

Baca juga: Anggaran Sumur Resapan Disunat jadi Rp 1 Miliar, Hanya Difokuskan di Daerah Langganan Banjir

"Kemarin disetujui di Dinas SDA Rp 1 M," ujar kata Sekretaris Dinas SDA DKI Jakarta Dudi Gardesi kepada wartawan, Kamis (17/11/2022).

Pada prinsipnya, lanjut Dudi, pembangunan sumur resapan diperlukan untuk membantu sistem drainase.

"Sumur resapan itu untuk recharge ground water ya, untuk air tanah, jadi itu fungsi utamanya," kata Dudi.

Pemprov DKI pun melalui Dinas SDA akan membangun sumur resapan di daerah langganan banjir.

Baca juga: Pemprov DKI di Bawah Heru Budi Lanjutkan Pembangunan Sumur Resapan pada 2023

"Ya kami nanti akan melihat di daerah terutama daerah-daerah langganan genangan," kata Dudi.

"Bila ada, nanti kami coba injak atau tambah, sehingga (penggalian sumur resapan) ketemulah lapisan pasir di bawahnya sehingga lebih efektif, dari segi resapan maupun dari penanganan genangan sekitar situ," ucap dia.

Sumur resapan disebut efektif oleh PKS

Adapun pembangunan sumur resapan didukung oleh Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta. Mereka meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kembali membuat sumur resapan atau drainase vertikal.

Dalam hal ini, sumur resapan dinilai harus dibangun di kawasan terendah di lima kawasan administrasi se-Ibu Kota. Selain sumur resapan, kata perwakilan Fraksi PKS Abdul Aziz, Pemprov DKI juga disebut harus memperbanyak daerah resapan air atau lubang biopori.

"(Pemprov DKI agar) memperbanyak daerah resapan air yang terhubung dengan saluran air," ujar dia.

Baca juga: Pemprov DKI di Bawah Heru Budi Lanjutkan Pembangunan Sumur Resapan pada 2023

Aziz menilai, instalasi sumur vertikal dan resapan air efektif mempercepat surutnya banjir di Ibu Kota.

"Sumur resapan dalam yang dibangun bersama dengan lubang biopori selama ini cukup efektiif dalam mengurangi banjir dan mempercepat surutnya genangan," tutur Aziz. 

Disebut tak efektif oleh warga

Sementara itu Pengelola RPTRA Kembangan, Opiani (36) mengatakan keberadaan sumur resapan yang dibangun Pemprov DKI di area taman itu pun tak terlalu efektif dalam mengatasi banjir.

Opi mengatakan ruang terbuka tersebut kerap dilanda banjir meski tidak sesering permukiman di sekitarnya.

"Kondisi banjir di RPTRA itu kerap kena banjir, tapi enggak sesering rumah-rumah warga. Karena lokasinya ada di atas," kata Opi saat ditemui di Kembangan, Selasa (8/11/2022).

Opi mengatakan, genangan terparah di RPTRA tersebut pada tahun 2019, yakni banjir hingga ketinggian 1 meter.

"Kalau tahun ini palingan sekitar sebetis. Terakhir Juli 2022 itu kena," ungkap Opi.

Sementara itu, di area halaman RPTRA terdapat sebuah sumur resapan. Sumur resapan itu didesain menarik dengan bingkai bunga berwarna-warni, berwarna senada dengan taman bermain anak di sekitarnya.

Baca juga: Paradoks Sumur Resapan Warisan Anies: PKS Desak Heru Melanjutkan, padahal Tak Efektif

Opi mengatakan, sumur resapan tersebut hanya berpengaruh jika banjir kecil datang. Sebaliknya, jika banjir besar, sumur resapan cepat terisi sehingga tidak banyak membantu.

"Menurut saya enggak ngaruh-ngaruh banget, sama saja. Kalau banjir gede percuma, tapi kalau banjirnya cetek, langsung surut masuk ke situ. Kalau gede enggak ngaruh," kata Opi. 

Lebih jauh, Opi berharap Kali Angke Hulu tidak lagi meluap ke rumah warga apalagi hingga mencapai RPTRA Kembangan. Sebab, warga sudah sering kali kesulitan beraktivitas jika terus terendam banjir.

Adapun Gubernur DKI sebelumnya, Anies Baswedan, telah memasukkan program pembangunan sumur resapan pengendali banjir ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Itu termaktub dalam Pasal 51 ayat 2 Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 tentang RDTR.

Saat itu, Anies tetap memasukkan program sumur resapan ke dalam RDTR meski anggarannya dicoret DPRD DKI karena dinilai tidak efektif.

Anies meminta penerusnya melanjutkan program sumur resapan untuk mengatasi permasalahan banjir Jakarta. Hal itu disampaikan Anies saat memaparkan Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026, yang ditandatangani pada 10 Juni 2022.

"Penanganan banjir Jakarta tidak lagi hanya membuat atau meluruskan aliran sungai-sungai dengan konstruksi beton atau sheetpile," tulis Anies dalam pergub tersebut.

"Air yang mengalir dari selatan Jakarta ke muara utara Jakarta dapat ditahan lebih lama, melalui pembangunan waduk-waduk dan memperbanyak sumur resapan di daerah selatan Jakarta," ucap Anies.

(Penulis: Nirmala maulana Achmad | Editor: Ihsanuddin)