Tanggapi Polemik Jalur Sepeda, Heru: Baru Saya "Freeze" Saja Sudah Ribut

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi kritik banyak pihak soal langkah Pemprov DKI yang menghapus anggaran pembangunan jalur sepeda pada RAPBD 2023.

Tanggapan itu disampaikannya saat mengadakan jamuan makan siang dengan mitra organisasi internasional di Plataran Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Jumat (18/11/2022) siang.

Kepada mitra organisasi internasional, Heru mengakui bahwa ia banyak mendapat kritik dari sejumlah pihak karena belum mau melanjutkan pembangunan jalur sepeda.

"Saya ngambil kebijakan untuk freeze jalur sepeda sudah ribut, baru freeze saja," kata Heru.

Baca juga: Saat Negara Maju Dorong Penggunaan Sepeda, Ibu Kota Indonesia Malah Mundur Selangkah?

Heru menegaskan, ia tak menghentikan sepenuhnya pembangunan jalur sepeda. 

Saat ini, ia hanya ingin jalur sepeda yang sudah terbangun itu dievaluasi lebih dulu sebelum nantinya Pemprov DKI menambah jalur baru. 

Evaluasi itu, kata dia, perlu dilakukan agar jalur sepeda yang dibangun berkualitas.

"Nah tujuan saya baik kok, saya tidak ingin kuantitas, saya ingin kualitas, kira-kira seperti itu," kata Heru.

Heru menambahkan, seluruh kebijakan seperti halnya pembangunan jalur sepeda, harus dikomunikasikan dengan baik.

"Kebijakan yang sepele menjadi sesuatu kalau saya tidak manage komunikasi, menjadi sesuatu yang tidak perlu energi kita keluarkan," ujar Heru.

Baca juga: Bike to Work: Dukung Jalur Sepeda Bukan untuk Politik, Ini Memperjuangkan Kepentingan Masyarakat Jakarta

Dalam acara itu, Heru juga membandingkan jalur sepeda di Jakarta dengan Eropa.

"Saya agak singgung dikit, seperti jalur sepeda. Mungkin bapak-bapak di negara Eropa itu (jalur sepeda) sangat baik dan dibutuhkan. Saya 5-6 tahun tinggal di Eropa juga," kata Heru.

Namun, lanjut Heru, kehidupan di Eropa tidak bisa disamakan dengan di Jakarta. Termasuk soal ketersediaan jalur sepeda.

"Semua kebutuhan, kehidupan, di sana tidak bisa diimplementasikan di sini, cuaca panas, jaraknya jauh. Banyak misal dari Bekasi, Bogor, tidak bisa juga naik sepeda, berbasis transportasi umum," kata Heru.

Jamuan makan siang itu dihadiri oleh perwakilan dari UNESCO, Representative to Indonesia for WHO, Indonesia Resident Representative for UNDP, World Bank Country Director for Indonesia, Country Manager for IFC, Southeast Asia Director for ITDP, hingga Country Director for World Resources Institute (WRI) Indonesia.

Heru turut didampingi Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali.

Dihapus

Dishub DKI sebelumnya sempat menganggarkan Rp 38 miliar untuk pembangunan jalur sepeda dan Rp 1,9 miliar untuk evaluasi jalur sepeda dalam RAPBD 2023.

Namun, Dishub DKI menghapus kedua anggaran itu dalam rapat pembahasan RAPBD dengan DPRD DKI pada Jumat (11/11/2022)..

Dishub mencoret anggaran yang jumlahnya mencapai hampir Rp 40 Miliar itu karena memutuskan tak membangun jalur sepeda pada tahun depan.

Langkah itu pun menuai kritik dari berbagai pihak mulai dari LBH Jakarta, Bike to Work, hingga Green Peace Indonesia.

Baca juga: Usai Dikritik, Pemprov DKI Berencana Bangun 196 Kilometer Jalur Sepeda hingga Akhir 2022

Menurut Green Peace Indonesia, penghapusan anggaran untuk pengadaan jalur sepeda merupakan sebuah langkah mundur atas upaya Pemprov DKI dalam pengendalian pencemaran udara.

Sementara itu, menurut LBH Jakarta, Pemprov DKI mengingkari tujuan pembangunan kota berkelanjutan yang memprioritaskan transportasi umum.

Kemudian, Bike to Work sebelumnya berencana menemui Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berkait penghapusan anggaran jalur sepeda itu.

Bike to Work juga berencana mengedukasi masyarakat ihwal pentingnya jalur sepeda.