Ratusan Miliar Rupiah Menggelontor demi LRT-MRT yang Lebih Baik...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggenjot pembangunan bidang transportasi umum pada 2023.

Keseriusan itu tampak dari pemberian penyertaan modal daerah (PMD) yang dialokasikan melalui APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023 ke dua BUMD DKI Jakarta, yakni PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro)

Pembangunan rute Velodrome-Manggarai

Pemprov DKI Jakarta disebut mengalokasikan anggaran pembangunan lintas raya terpadu (LRT) Jakarta fase 1B rute Velodrome-Manggarai senilai Rp 916 miliar dalam APBD DKI 2023.

Anggaran itu dimasukkan dalam PMD untuk PT Jakpro, BUMD DKI Jakarta yang bertugas membangun LRT Jakarta.

Baca juga: Anggaran Pembangunan LRT Velodrome-Manggarai Naik Jadi Rp 916 Miliar

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengakui bahwa anggaran pembangunan LRT fase 1B naik dua kali lipat lebih.

Mulanya, dalam RAPBD DKI 2023, pembangunan LRT Jakarta rute Velodrome-Manggarai dianggarkan Rp 442 miliar.

"(LRT rute) Velodrome-Manggarai itu akhirnya kami sepakati dan pembiayaannya meningkat menjadi Rp 916 miliar," kata Ismail kepada awak media, Rabu (30/11/2022).

Politisi PKS berharap, LRT Jakarta rute Velodrome-Manggarai dapat meningkatkan jumlah penumpang LRT.

Baca juga: Penyertaan Modal Daerah untuk Proyek LRT Naik 2 Kali Lipat Lebih dalam RAPBD DKI 2023

Peningkatan jumlah penumpang, kata Ismail, kemungkinan besar terjadi karena Stasiun Manggarai merupakan lokasi transit.

"Dengan demikian, bisa ada peningkatan juga terhadap ridership LRT untuk mengangkut warga dari timur ke pusat dan sebaliknya," kata Ismail.

Selain anggaran Rp 916 miliar, Pemprov DKI juga menganggarkan biaya pembebasan lahan guna pembangunan LRT Jakarta rute Velodrome-Manggarai sebesar Rp 20 miliar.

Biaya pembebasan lahan pun masuk ke anggaran Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

Pembangunan rute 2A ditunda

Ismail menyatakan, lantaran pembangunan fase 1B diprioritaskan, pembangunan rute LRT fase 2A Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) ditunda.

"Otomatis (pembangunan Fase 2A) ke-pending dulu karena kami kan sudah bersepakat untuk melakukan yang sesuai dengan keputusan ratas Presiden," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ismail mengaku belum mengetahui kapan pembangunan rute LRT Kelapa Gading-JIS akan dilanjutkan.

Baca juga: Kadishub DKI Tegaskan Tak Ada Kendala Regulasi dalam Proyek LRT Fase 2

Menurut dia, pembangunan Fase 2A itu bakal bergantung kepada keputusan pimpinan eksekutif Jakarta, dalam hal ini adalah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Politisi PKS itu menilai, Pemprov DKI kini hendak membangun rute yang diproyeksikan memiliki jumlah penumpang yang tinggi.

"Saya melihat, secara pribadi, kebijakan trase ini diarahkan ke titik transit yang lebih besar potensi penumpangnya," ucapnya.

Dengan tujuan mencari penumpang yang lebih tinggi, menurut Ismail, pembangunan rute LRT selanjutnya justru bisa saja bukan Kelapa Gading-JIS.

Namun, bisa jadi rute LRT Velodrome-Klender dan Velodrome-Halim Perdana Kusuma (HLP) yang akan dipilih.

"Kemungkinan nanti akan dilanjutkan Velodrome ke Klender dan Halim Perdana Kusuma karena untuk menyambung ke Kereta Cepat Bandung," kata Ismail.

Akuisisi/merger PT KCI

Tak hanya fokus pada LRT, Pemprov DKI Jakarta disebut mengalokasikan anggaran akuisisi/merger PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) senilai Rp 100 miliar dalam APBD DKI 2023.

Anggaran itu dimasukkan dalam PMD untuk PT MRT Jakarta, BUMD DKI Jakarta yang akan mengakusisi PT KCI.

Ismail mengungkapkan, anggaran awal untuk akuisisi/merger itu senilai Rp 500 miliar.

Baca juga: Pemprov DKI Alokasikan Anggaran Rp 100 Miliar untuk PT MRT Jakarta Akuisisi KCI

Namun, usai pembahasan terakhir mengenai APBD DKI 2023, anggaran itu dipangkas menjadi Rp 100 miliar.

"Kemarin dianggarkan awalnya Rp 500 miliar, fiksnya Rp 100 miliar," sebut Ismail.

Menurut dia, anggaran untuk akuisisi/merger tersebut dipangkas karena pembahasan antara Pemprov DKI bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) menaungi PT KCI masih berlangsung hingga saat ini.

Kata dia, Pemprov DKI-PT KAI belum memutuskan program itu akan berbentuk akuisisi atau merger.

Karena itu, DPRD DKI hanya menyetujui anggaran untuk PT MRT sebesar Rp 100 miliar.

Ismail menyatakan, anggaran berbentuk PMD ini digelontorkan untuk mengamankan program akuisisi/merger tersebut.

"Masih menunggu hasil pembahasan bersama dengan PT KAI modelnya seperti apa, karena belum disepakati apakah ini merger atau akusisi atau gimana," ucap Ismail.

"Sehingga, kemarin disepakati dianggarkan dulu Rp 100 miliar. Tujuannya biar ada rumahnya dulu," sambung dia.

Ia menambahkan, usai skema program tersebut ditentukan, anggaran untuk PT MRT dapat dialokasikan melalui perubahan APBD (APBD-P) DKI 2023 atau APBD DKI 2024.

Ismail menegaskan, selain penentuan skema program, nominal anggaran yang dibutuhkan juga sudah harus jelas.

Disebut bukan akuisisi/merger

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo memastikan Pemprov DKI Jakarta berencana menggunakan skema lain untuk kerja sama dengan PT KCI.

Skema itu adalah penyertaan modal dari PT MRT Jakarta kepada PT KCI.

"Jadi, tidak lagi kami melihat (sebagai skema) akuisisi, tetapi bagaimana penyertaan modal (dari) MRT (kepada PT KCI)," ucap Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu.

"Tidak lagi akuisisi ya," tegas dia kembali.

Ia menyatakan, penyertaan modal dilakukan agar operasional transportasi umum di Jakarta dapat lebih terintegrasi.

"Penyertaan modal dari MRT ke KCI sehingga bisa lebih menyatu dari sisi operasional," kata Syafrin.

Di sisi lain, ia mengaku kini Pemprov DKI masih membahas skema kerja sama tersebut dengan PT KCI.

"Untuk hal itu (kerja sama Pemprov DKI-PT KCI) masih dilakukan koordinasi, kosolidasi)," tutur dia.