Ngotot Laporkan Wali Kota Depok ke Polisi Tanpa Libatkan Wali Murid SDN Pondok Cina 1, Deolipa: Saya Membatasi Diri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Deolipa Yumara tetap melaporkan Wali Kota Depok Mohammad Idris kepada kepolisian meski rencana relokasi SDN Pondok Cina 1, Depok, Jawa Barat, itu ditunda.

Adapun pelaporan terhadap Idris ke Kepolisian Derah Metro Jaya yang dilakukan Deolipa teregistrasi dengan nomor LP/B/6354/ XII /2022 /SPKT/ Polda Metro Jaya tertanggal 13 Desember 2022.

Dalam pelaporannya kali ini, Deolipa mengaku tidak ingin melibatkan wali murid terlalu jauh dalam polemik rencana penggusuran sekolah di Jalan Margonda Raya itu.

"Saya dalam hal ini tidak bertindak sebagai kuasa hukum dulu, tetapi sebagai subjek hukum pribadi sebagai warga negara Indonesia (WNI)," tutur Deolipa, dalam keterangannya, Rabu (14/12/2022).

Baca juga: Penggusuran SDN Pondok Cina 1 Ditunda, Pemkot Depok Minta Pihak yang Tak Berkepentingan Keluar dari Sekolah

Deolipa mengaku telah melaporkan Wali Kota Depok itu atas dugaan tindak pidana Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 pasal 77 jo pasal 76a butir a.

Dalam beleid itu tertulis bahwa setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak tersebut mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.

"Saya sudah melaporkan seseorang bernama bapak Mohammad Idris dalam dugaan sesuai pasal yang saya sampaikan tadi," kata Deolipa.

Deolipa menjelaskan alasan laporan itu dibuat sebagai subjek hukum pribadi juga lantaran tindak pidana UU Perlindungan Anak itu bukanlah delik aduan. Sehingga, kata dia, siapapun boleh melaporkan dugaan pelanggaran terhadap UU tersebut.

"Saya juga tidak mau melibatkan wali murid terlalu jauh dalam persoalan ini, sehingga saya membatasi. Saya tidak sebagai kuasa hukum dalam melaporkan ini tapi sebagai pribadi," kata Deolipa melanjutkan.

Baca juga: Penggusuran SDN Pondok Cina 1 Ditunda, Menko PMK: Pendidikan Tidak Kalah Penting Dibanding Tempat Ibadah

Dugaan pelanggaran perlindungan anak waktu dilaporkan berdasarkan peristiwa yang terjadi sejak 7 November hingga 13 Desember 2022 dengan korban adalah siswa-siswi SDN Pondok Cina 1, Depok.

Polemik relokasi SDN Pondok Cina 1 mendapat sorotan dari pemerintah pusat. Perwakilan pemerintah pusat telah memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Depok terkait relokasi SDN Pondok Cina 1 agar tak merugikan hak pendidikan para siswa.

Rencana pembebasan lahan SDN Pondok Cina 1 yang bakal dialihfungsikan untuk pembangunan masjid raya, ditunda. Dinamika sosial yang berkembang di SDN Pondok Cina 1 disebut turut menjadi alasan dalam memutuskan penundaan itu.