Saat Muhammad Idris Berdalih Tak Intervensi Rekrutmen PJLP, Hanya Minta Warga Kepulauan Seribu Dipekerjakan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem buka suara soal tuduhan terhadap anggotanya, Muhammad Idris, yang dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta karena diduga mengintervensi perekrutan petugas penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) di Kepulauan Seribu.

Nasdem meyakini, tuduhan tersebut merupakan suatu kebohongan.

"Muhammad Idris tidak benar melakukan intervensi rekrutmen PJLP. Bahwa disebutkan hingga 50 orang adalah suatu kebohongan, karena tidak ada data dan fakta yang mendasari tudingan narasumber. Artinya hal itu adalah tindakan spekulatif," kata Plt Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Kepulauan Seribu Furqon Zaeni dalam keterangannya, Rabu (21/12/2022).

Baca juga: Bukan Titipkan PJLP, Muhammad Idris Disebut Cuma Sampaikan Keluhan Warga Pulau Seribu

Adapun perekrutan PJLP yang diduga diintervensi Idris terjadi di Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah (UPPD) Perhubungan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara.

Furqon menyebutkan, Idris merupakan representasi warga di Kepulauan Seribu. Oleh karena itu, Idris meninjau dan berkunjung ke Pelabuhan Kali Adem, untuk menyampaikan aspirasi warga kepada pengelola.

Sementara itu, Idris sendiri meminta bukti-bukti atas tuduhan terhadap.

"Semua yang saya sampaikan adalah bagian dari tugas saya memperjuangkan nasib masyarakat pulau. Silakan mereka tanyakan atau buktikan langsung tuduhan mereka yang tidak mendasar itu," kata Idris kepada wartawan, Rabu.

Baca juga: Aroma PJLP Titipan Politikus Nasdem di Kepulauan Seribu Terendus, Berdalih Minta Pekerjakan Pemuda Setempat

Idris mengeklaim, dia hanya meminta agar petugas PJLP direkrut dari warga Kepulauan Seribu.

"Terkait PJLP, saya hanya meminta untuk pekerjakan (warga) di pulau, agar orang masyarakat pulau (punya pekerjaan), tentunya yang memenuhi aturan yang ada," ungkap Idris.

Idris meyakinkan bahwa dia tidak pernah meminta petugas PJLP diambil dari orang-orang tertentu.

"Saya tidak pernah menekankan untuk seseorang atau kelompok tertentu. Silakan mereka tanyakan langsung kepada kepala UPPD," ujar Idris.

Baca juga: Kepala Pelabuhan Muara Angke Bantah Ada Titipan PJLP dari Anggota DPRD DKI Muhammad Idris

Sebagai Ketua DPD Nasdem Kepulauan Seribu, Idris mengaku perlu berkunjung ke pelabuhan untuk menyampaikan keluhan warga.

Salah satunya, ia mengkritik kondisi jembatan di Pelabuhan Muara Angke atau Kali Adem yang menyulitkan proses pengangkutan barang-barang warga.

"Kedatangan saya untuk melihat langsung kondisi jembatan yang sangat sulit untuk warga Pulau Seribu membawa barang dari Jakarta. Penjelasan kepala UPPD, akses di pelabuhan yang ada hanya untuk orang, bukan barang," jelas Idris.

Tak hanya itu, Idris juga mengaku mengeluhkan jadwal kapal Dishub DKI yang berbenturan dengan kapal tradisional.