Alibi Muhammad Idris Dinilai Ambigu, LBH Minta BK DPRD Tetap Tindak Lanjut Laporan Intervensi Rekrutmen PJLP

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kepulauan Seribu berharap Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta tetap menindaklanjuti laporan dugaan intervensi rekrutmen tenaga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di Kali Adem, Kepulauan Seribu.

Ketua LBH Kepulauan Seribu Iman Cahyadi beranggapan, laporan tersebut perlu ditindaklanjuti lantaran anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Idris yang diduga melakukan intervensi justru membantah tudingan tersebut.

"Harapan kami agar BK DPRD DKI Jakarta bisa melanjutkan dan mengungkap kasus ini secara terang benderang," kata Iman, dilansir dari Antara, Minggu (25/12/2022).

Baca juga: Saat Muhammad Idris Berdalih Tak Intervensi Rekrutmen PJLP, Hanya Minta Warga Kepulauan Seribu Dipekerjakan...

Adapun Kepala UPPD I Didi Kurniawan telah membantah adanya intervensi untuk menitipkan 50 orang agar direkrut sebagai PJLP. Menurut Didi, Idris hanya berharap agar yang direkrut sebagai PJLP adalah warga Kepulauan Seribu.

"Kami bisa memahami pernyataan Kepala UPPD, tapi untuk pembuktian kami berharap BK DPRD DKI Jakarta juga bisa membuka CCTV pada saat kedatangan Muhammad Idris pada waktu itu agar semuanya menjadi terang," ucap Iman.

Lebih lanjut, Iman mengatakan persoalan Pelabuhan Kaliadem adalah persoalan klasik yang terjadi sejak 2020. Bahkan, kata Iman, sejak Muhammad Idris menjadi anggota DPRD pada 2019, yang bersangkutan juga tidak pernah menyinggung soal Kaliadem.

Selaini itu, kata Iman, Idris dinilai tidak tepat mengurusi persoalan UPPD Perhubungan Kaliadem lantaran ia merupakan anggota Komisi D, bukan Komisi B yang membidangi Dinas Perhubungan dan turunannya.

"Karenanya sangat ambigu jika alibi yang digunakan dari yang bersangkutan, adalah untuk menyampaikan keluhan para pemilik kapal tradisional," kata Iman.

Baca juga: Bukan Titipkan PJLP, Muhammad Idris Disebut Cuma Sampaikan Keluhan Warga Pulau Seribu

Seharusnya, menurut Iman, persoalan tersebut disampaikan dalam forum resmi, baik di dalam rapat DPRD DKI Jakarta atau forum resmi yang diinisiasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Namun sampai saat ini, dalam forum-forum yang pernah terjadi dia menduga tidak pernah ada keterlibatan Muhammad Idris di dalamnya.

"Tapi kedatangan yang bersangkutan pada saat hari terakhir pendaftaran PJLP UPPD Dinas Perhubungan tanggal 13 des 2022, apa suatu kebetulan atau ada lainnya?" tutur Iman.

Menurut dia, kalau Idris ingin memperjuangkan tenaga kerja dari Kepulauan Seribu, seharusnya dilakukan secara terbuka.

Selain itu, kata dia, langkah itu seharusnya dilakukan pada saat jam kerja dan dimuat di media resmi setidaknya media partai atau publikasi DPRD.

Baca juga: Aroma PJLP Titipan Politikus Nasdem di Kepulauan Seribu Terendus, Berdalih Minta Pekerjakan Pemuda Setempat

Iman juga sangat menyayangkan langkah Idris itu karena diduga sebagai manuver secara diam-diam pada saat hari terakhir penutupan penerimaan PJLP UPPD Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Untuk itu, dia berharap agar kasus intervensi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum pejabat bisa menjadi perhatian agar tidak terulang lagi di waktu mendatang.