Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siap-siap, Pengendara Motor di Jakarta Juga Bakal Kena Tarif Jalan Berbayar atau ERP

Kompas.com - 17/01/2023, 06:15 WIB
Larissa Huda

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan bahwa pengendara kendaraan bermotor roda dua akan dikenai tarif layanan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo berujar, kepastian soal pengemudi motor dikenai tarif telah dicantumkan dalam Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE).

"Dalam usul kami, di dalam usulannya (Raperda PL2SE), roda dua (termasuk pengendara yang dikenai tarif layanan ERP)," ujar Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/1/2023).

Baca juga: Dishub DKI Harap Jalan Berbayar Bisa Kurangi Jumlah Pengendara Motor di Jakarta

Usulan Dishub DKI, pengendara kendaraan bermotor/berbasis listrik yang melewati jalan berbayar akan dikenai tarif Rp 5.000-Rp 19.000.

Syafrin meyakini, sistem jalan berbayar elektronik bisa mengurangi jumlah pengemudi motor. Menurut dia, jumlah pengendara motor di Jakarta saat ini semakin banyak.

Diyakini jadi cara holistik untuk memecah kemacetan

Syafrin meyakini kebijakan ERP merupakan cara holistik untuk memecah kemacetan di Jakarta. Pasalnya, kepemilikan kendaraan pribadi tak sejalan dengan kemampuan daerah menambah jalan.

"Oleh sebab itu, kemudian kami harus melakukan upaya holistik (menyeluruh)," kata Syafrin, dilansir dari Antara, Senin (16/1/2022).

Menurut Syafrin, ERP adalah cara lanjutan untuk mengurai persoalan macet di Jakarta. Upaya sebelumnya, yakni three in one (3in1) dinilai kurang efektif untuk mengurai kemacetan di Jakarta.

Baca juga: Komisi B DPRD DKI: Potensi Penerimaan dari ERP Bisa Mencapai Rp 60 Miliar Per Hari

Selain itu, kebijakan ganjil genap yang diterapkan di ibu kota juga tidak lantas membuat jumlah kendaraan bermotor berkurang di jalanan Jakarta, malah bertambah banyak.

"Oleh sebab itu, pengendalian lalu lintas selanjutnya adalah secara elektronik dan prinsip penggunaan secara elektronik itu berdasarkan conjunction price," kata Syafrin.

Cuan ERP untuk transportasi umum

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengusulkan pemasukan layanan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) di Ibu Kota digunakan untuk perbaikan sektor transportasi umum.

"Harus bisa dipastikan uang yang terkumpul itu memiliki kontribusi yang signifikan, terutama dalam hal peningkatan pelayanan transportasi, baik terhadap pengguna jalan, transportasi massal, dan sebagainya," ujar Ismail, Senin (16/1/2023).

Baca juga: Pemasukan dari Jalan Berbayar di Jakarta Hal Krusial, Jangan Sampai Dikorupsi!

Berdasarkan usulan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, tarif layanan ERP di 25 ruas jalan di ibu kota akan dipatok antara Rp 5.000-Rp 19.000 per kendaraan.

Dengan tarif itu, maka diprediksi, pemasukan dari jalan berbayar elektronik di Ibu Kota bisa mencapai Rp 30 miliar-Rp 60 miliar per hari.

"Itu kan angka yang tidak sedikit ya, makanya harus dipastikan dengan angka tersebut, dengan potensi penerimaan sebesar itu, harus ditangani dan diterapkan dengan baik," imbuh Ismail.

(Penulis : Muhammad Naufal | Editor : Nursita Sari, Ihsanuddin, Abdul Haris Maulana)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jasad Perempuan Ditemukan Tersangkut di Kali Mookervart Cengkareng

Jasad Perempuan Ditemukan Tersangkut di Kali Mookervart Cengkareng

Megapolitan
Puslabfor Butuh Waktu Tiga Pekan untuk Ketahui Penyebab Kebakaran Toko “Saudara Frame”

Puslabfor Butuh Waktu Tiga Pekan untuk Ketahui Penyebab Kebakaran Toko “Saudara Frame”

Megapolitan
Bukan Larang Massa Aksi Shalat, Ini Alasan Pagar Gedung Sapta Pesona Dikunci

Bukan Larang Massa Aksi Shalat, Ini Alasan Pagar Gedung Sapta Pesona Dikunci

Megapolitan
Olah TKP “Saudara Frame” Mampang, Puslabfor Bawa Mesin Gerinda hingga Sampel Cairan dari 'Basement'

Olah TKP “Saudara Frame” Mampang, Puslabfor Bawa Mesin Gerinda hingga Sampel Cairan dari "Basement"

Megapolitan
Massa Demo di Patung Kuda, Tuntut agar Presiden Jokowi Diadili

Massa Demo di Patung Kuda, Tuntut agar Presiden Jokowi Diadili

Megapolitan
Perempuan yang Tewas di Pulau Pari Ditemukan Terbungkus Kardus AC

Perempuan yang Tewas di Pulau Pari Ditemukan Terbungkus Kardus AC

Megapolitan
Ingin Shalat Dzuhur, Pedemo Panjat dan Jebol Gerbang Gedung Sapta Pesona

Ingin Shalat Dzuhur, Pedemo Panjat dan Jebol Gerbang Gedung Sapta Pesona

Megapolitan
Fakta Wanita yang Ditemukan Tewas di Ruko Kelapa Gading, Korban Baru Bekerja 2 Hari dan Sempat Mengeluh Sakit

Fakta Wanita yang Ditemukan Tewas di Ruko Kelapa Gading, Korban Baru Bekerja 2 Hari dan Sempat Mengeluh Sakit

Megapolitan
Sekda Supian Suri Disebut Ambil Formulir ke PAN untuk Jadi Calon Wali Kota Depok

Sekda Supian Suri Disebut Ambil Formulir ke PAN untuk Jadi Calon Wali Kota Depok

Megapolitan
Perempuan Ditemukan Tewas di Pulau Pari, Polisi: Dibunuh 'Pelanggannya'

Perempuan Ditemukan Tewas di Pulau Pari, Polisi: Dibunuh "Pelanggannya"

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembunuh Wanita Hamil di Ruko Kelapa Gading

Polisi Tangkap Pembunuh Wanita Hamil di Ruko Kelapa Gading

Megapolitan
'Sweeping' Pelajar dan Anarko Ikut Demo di MK, Polisi Jaga Pintu Tol Bekasi Barat

"Sweeping" Pelajar dan Anarko Ikut Demo di MK, Polisi Jaga Pintu Tol Bekasi Barat

Megapolitan
Fraksi PDI-P Minta Pemprov DKI Tak Terburu-buru Nonaktifkan NIK Warga Jakarta di Daerah

Fraksi PDI-P Minta Pemprov DKI Tak Terburu-buru Nonaktifkan NIK Warga Jakarta di Daerah

Megapolitan
Mantan Walkot Bekasi Tri Adhianto Ikut Penjaringan Cawalkot Bekasi dari PDI-P

Mantan Walkot Bekasi Tri Adhianto Ikut Penjaringan Cawalkot Bekasi dari PDI-P

Megapolitan
Puslabfor Olah TKP Toko 'Saudara Frame' di Mampang yang Terbakar

Puslabfor Olah TKP Toko "Saudara Frame" di Mampang yang Terbakar

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com