Thopaz heran mengapa Satpol PP DKI mengakomodasi permintaan hibah untuk pembelian kendaraan dinas operasional (KDO).
Baca juga: Polda Metro-Kodam Jaya Rapat Koordinasi, Antisipasi Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan BBM
Padahal, kebutuhan kendaraan dinas dari pihak eksekutif-legislatif Jakarta dinilai masih banyak yang belum terpenuhi.
"Kenapa ngasih kendaraan KDO mobil Land Cruiser? Apa urusannya kita ngasih duit buat beliin mereka (Kodam Jaya) Land Cruiser?" tanya Thopaz saat rapat koordinasi Komisi A dengan Satpol PP DKI Jakarta.
Ia menilai, pemberian dana hibah itu bukan kepentingan dari Satpol PP DKI Jakarta.
Padahal, idealnya, pemberian dana hibah seharusnya dinilai dari keuntungan yang didapat dari pihak yang diberikan hibah.
Politisi Gerindra itu lalu meminta Komisi A dilibatkan saat menyusun daftar penerima hibah.
Baca juga: Anggota TNI Tulis Nomor HP di Paspor Mahasiswi yang Karantina, Kodam Jaya: Sudah Berdamai
Adapun penyusunan daftar penerima hibah berlangsung saat penyusunan rancangan kerja perangkat daerah (RKPD).
"Jadi, penentuan RKPD hibah, saya rasa wajib pimpinan melibatkan kami Komisi A," tutur Thopaz.
Untuk diketahui, hibah yang diberikan kepada Kodam Jaya dari Satpol PP DKI Jakarta sebesar Rp 11 miliar.
Selain diperuntukkan pengadaan Toyota Land Cruiser, hibah Rp 11 miliar itu juga untuk pengadaan Toyota Prado, Toyota Fortuner, dan Toyota Innova.
Jumlah Rp 11 miliar itu dialokasikan dari total anggaran milik Satpol PP DKI Jakarta dalam APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.