Tolak ERP, Pengemudi Ojol: Pendapatan Kami Bakal Turun Drastis

Senada dengan Uus dan Ari, Heri (40) juga tidak setuju dengan penerapan ERP.

Sebab, penghasilannya saat ini pun hanya berkisa Rp 200.000 per hari.

"Saya per hari kalau lagi apes ya cuma dapet Rp 200.000, ini juga (harus) keluar pagi sekalian nganter anak sekolah. Pulang kadang malem banget jam 23.00 WIB-24.00 WIB," ujar dia di Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kamis.

Menurut Heri, Rp 200.000 memang cukup untuk memberi makan anak dan istrinya.

Ia pun terbantu oleh penghasilan istrinya yang menjadi buruh cuci.

Namun, imbuh Heri, ia tetap harus menyisihkan uang untuk tabungan anaknya, serta memiliki dana darurat.

"Belum jajan anak sama pegangan buat (kalau terjadi) apa-apa di jalan kayak ban bocor, (dan) motor mendadak ada yang rusak, terus harus langsung dibenerin," tutur Heri.

"Banyak pertimbangan buat warga kecil kayak kita. Makanya saya enggak setuju," imbuh dia.

Pengendara sepeda motor juga kena tarif ERP

Pengendara motor dipastikan bakal dikenai tarif layanan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo berujar, kepastian soal pengemudi motor dikenai tarif telah dicantumkan dalam Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE).

"Dalam usul kami, di dalam usulannya (Raperda PL2SE), roda dua (termasuk pengendara yang dikenai tarif layanan ERP)," ujar Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/1/2023).

Baca juga: Dianggap Cuma Geser Titik Kemacetan, Apa Urgensi Penerapan ERP di Ibu Kota?

Namun, belum diketahui tarif yang diterapkan untuk pengendara sepeda motor. 

Usulan Dishub DKI, pengendara kendaraan bermotor/berbasis listrik yang melewati jalan berbayar akan dikenai tarif antara Rp 5.000-Rp 19.000.

ERP nantinya akan berlaku setiap hari mulai pukul 05.00 WIB sampai 22.00 WIB di 25 jalan di Ibu Kota.