Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPS DKI Sebut Pengeluaran Satu Warga Miskin Ekstrem Jakarta di Bawah Rp 11.633 Per Hari

Kompas.com - 30/01/2023, 21:50 WIB
Muhammad Naufal,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mengungkapkan, satu warga berkategori miskin ekstrem di ibu kota mengeluarkan uang sekitar Rp 11.633 per hari.

Berdasar data BPS DKI, warga Jakarta yang tergolong miskin ekstrem berjumlah 95.668 jiwa per Maret 2022.

Untuk diketahui, kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial.

Baca juga: BPS DKI Ungkap 95.668 Warga Ibu Kota Tergolong Miskin Ekstrem

Kepala Bagian Umum BPS DKI Jakarta Suryana berujar, dalam satu bulan, pengeluaran satu warga tergolong miskin ekstrem di bawah Rp 350.000.

"Jadi, orang akan terkategori sebagai penduduk miskin ekstrem kalau pengeluaran per kapita itu di bawah Rp 11.633 per hari," ujar Suryana di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023).

"Secara akumulasi di bawah Rp 350.000 rupiah per kapita per bulan," sambung dia.

Suryana kemudian berujar berdasar penyampaian Heru Budi.

Kata dia, warga Ibu Kota seharusnya tak ada yang tergolong miskin ekstrem jika mereka menerima bantuan pengentasan kemiskinan dari eksekutif Jakarta.

Baca juga: Angka Kemiskinan dan Ketimpangan di DKI Jakarta Turun pada September 2022, BPS: Pertama Kali Sejak Pandemi

Di satu sisi, ia mengakui bahwa BPS DKI masih menemukan warga Ibu Kota yang tergolong miskin ekstrem berdasarkan survei.

"Faktanya dari BPS masih menemukan, baik disurvei sosial ekonomi nasional, setiap tahunnya masih ada sampel-sampel rumah tangga yang teridentifikasi sebagai penduduk miskin ekstrem," ujar dia.

Suryana melanjutkan, BPS DKI mendapat arahan dari Heru Budi untuk menelusuri puluhan ribu warga miskin ekstrem di Ibu Kota tersebut.

Jajarannya juga diminta mencari cara terbaik untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Ibu Kota.

Baca juga: Angka Kemiskinan dan Ketimpangan di DKI Jakarta Turun pada September 2022, BPS: Pertama Kali Sejak Pandemi

"Nah, tadi arahan dari Pj Gubernur bahwa akan menelusuri siapa, di mananya (warga miskin ekstrem). Akan melakukan verifikasi data," ujar dia.

"Kemudian dilakukan semacam intervensi terbaik apa yang harus dilakukan agar kemisikinan ekstrem di DKI Jakarta bisa tertuntaskan," lanjut Suryana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com