Soal Usulan Wisma Atlet Dikelola Pemprov DKI, Heru Budi: Saya Ikut Kebijakan Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara terhadap permintaan Wisma Atlet Kemayoran dan Wisma Atlet Pademangan agar dikelola pemerintah provinsi (pemprov).

Untuk diketahui, permintaan itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah saat komisinya menggelar rapat beragendakan anggaran pembebasan lahan tahun ini, 1 Februari 2023.

Ida meminta kedua wisma atlet itu dialihfungsikan menjadi rumah susun (rusun) sekaligus rumah sakit (RS).

Baca juga: Diminta Kelola Wisma Atlet Kemayoran dan Pademangan jadi Rusun, Pemprov DKI: Bisa, tetapi...

Menurut Heru, Pemprov DKI Jakarta masih membahas permintaan legislatif Jakarta itu.

"Masih kami bahas lah (soal permintaan Komisi D)," ucapnya di Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (3/2/2023).

Sembari membahas, Heru akan mengikuti keputusan pemerintah pusat berkait pengelolaan kedua wisma atlet tersebut.

Di sisi lain, menurut dia, Wisma Atlet Kemayoran dan Wisma Atlet Pademangan sejatinya memang bisa dialihfungsikan menjadi RS.

Baca juga: Minta Wisma Atlet Dikelola Pemprov DKI, Komisi D: Daripada Mangkrak, Banyak Kuntilanaknya

"Saya mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat," kata Heru.

"Ya, bisa (dialihfungsikan) untuk RS, bisa," sambung dia.

Eks Wali Kota Jakarta Utara itu berujar, Wisma Atlet Kemayoran dan Wisma Atlet Pademangan sejatinya dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Lahan dari kedua wisma atlet tersebut juga milik Kemensetneg.

Sementara itu, katanya, pembangunan kedua wisma atlet itu dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca juga: Kabar Awal Tahun Baru 2023, Operasional RSDC Wisma Atlet Resmi Ditutup Bertahap

"Terus berikutnya, Wisma Atlet itu milik Setneg, saya enggak tahu konsepnya Setneg. Kan yang bangun PUPR, lahannya milik Setneg," ucap Heru.

Ida sebelumnya menyebutkan, saat dikelola Pemprov DKI, kedua wisma atlet itu bisa dialihfungsikan.

"Saya pikir tidak ada salahnya juga Pemda DKI memproses itu untuk kami minta. Jadikan rusun atasnya, bawahnya kita buat RS. RS anaklah, kita kan butuh," tutur dia saat rapat, 1 Februari 2023.