Ahli Sebut Bukti "Chat" Teddy Minahasa dengan AKBP Dody soal Tukar Sabu Jadi Tawas Tidak Sah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Digital Forensik PT Digital Forensic Indonesia Ruby Zukri Alamsyah menilai bukti percakapan WhatsApp antara Irjen Teddy Minahasa dengan AKBP Dody Prawiranegara tak sah.

Sebab, laporan pemeriksaan digital forensik dari pesan WhatsApp soal penukaran barang bukti sabu dengan tawas yang dimiliki penyidik tidak lengkap.

Hal ini disampaikan Ruby saat duduk sebagai saksi meringankan Teddy Minahasa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Senin (13/3/2023).

Mulanya kuasa hukum Teddy, Hotman Paris Hutapea mempertanyakan apakah pesan WhatsaApp dari ponsel yang dipegang penyidik sah sebagai alat bukti.

"Proses seperti itu tidak dapat dinyatakan sebagai barang bukti yang sah. Tidak prosedural, tidak mengikuti standar internasional," ujar Ruby.

Baca juga: Dalam Sidang, Wartawan Ini Sebut Tak Ada Kejanggalan dalam Pemusnahan Sabu yang Ditilap Teddy Minahasa

Adapun Hotman menyebutkan bahwa dari laporan yang dimilikinya, terdapat foto WhatsApp dari ponsel yang dipegang oleh penyidik. Terlihat pula jari penyidik yang ada di foto tersebut. Ruby kemudian menjelaskan, cara pengambilan bukti digital dari pesan WhatsApp itu tidak sesuai prosedur.

"Bahkan tidak mengikuti standard operating procedure yang ada di penegak hukum, baik itu di Mabes Polri maupun di penegak hukum lainnya termasuk Kominfo," papar Ruby.

Menurut dia, proses tersebut tak sesuai dengan aturan, prosedur maupun Undang-Undang Pasal 5 dan 6 dalam Undang-Undang ITE. Laporan digital forensik, lanjut dia, bakal secara otomatis dibuat menggunakan software khusus.

Untuk diketahui, dalam bukti chat tersebut Teddy meminta Dody yang saat itu menjabat Kapolres Bukittinggi untuk menukar barang bukti sabu dengan tawas.

Sebelumnya, Hotman menyatakan bukti chat itu tidak sah karena tidak didapatkan dengan metode ilmiah.

"Ahli forensik dari Polda mengatakan yang sah chat WhatsApp adalah yang di forensik dengan metode ilmiah atau Celebrite Ufes Touch," ujar Hotman, Kamis (2/3/2023).

Baca juga: Hakim Minta Tim Kuasa Hukum Teddy Minahasa Tak Menggurui Dalam Persidangan

"Tapi ternyata di seluruh BAP (berita acara pemeriksaan) tidak ada ditunjukkan ke para saksi chatting yang forensik, yang ada adalah chatting yang difoto, bahkan tangan penyidik kelihatan (pada) dua foto disatukan," imbuh dia.

Hotman melanjutkan, proses mendapatkan bukti yang tak ilmiah tersebut membuat bukti itu menjadi cacat atau tidak sah digunakan dalam proses penyidikan maupun persidangan. 

"Artinya secara manual jadi sesuai dengan Pasal 6 UU ITE, seluruh bap yang diajukan kepada saksi adalah cacat tidak sah sebagai bukti," sebut Hotman.

Selain itu, Hotman juga mempertanyakan mengapa chat yang ditampilkan dalam persidangan  hanya sebagian saja.

Menurut Hotman, hal itu membuat percakapan antara Teddy dan Dody menjadi tidak utuh.

Adapun jaksa dalam dakwaannya, Teddy terbukti bekerja sama dengan AKBP Dody Prawiranegara, Syamsul Maarif, dan Linda Pujiastuti (Anita) untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika.

Baca juga: Hotman Paris Bantah Perempuan yang Bawa Tas Mewah di Pengadilan Istri Teddy Minahasa

Narkotika yang dijual itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan seberat lebih dari 5 kilogram.

Dalam persidangan terungkap bahwa Teddy meminta AKBP Dody mengambil sabu itu lalu menggantinya dengan tawas.

Awalnya, Dody sempat menolak. Namun, pada akhirnya Dody menyanggupi permintaan Teddy.

Dody kemudian memberikan sabu tersebut kepada Linda. Setelah itu, Linda menyerahkan sabu tersebut kepada Kasranto untuk kemudian dijual kepada bandar narkoba.

Total, ada 11 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba ini, termasuk Teddy Minahasa.

Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Aril Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Ma'arif, Muhamad Nasir, dan AKBP Dody Prawiranegara.

Teddy dan para terdakwa lainnya didakwa melanggar Pasal 114 Ayat 2 subsider Pasal 112 Ayat 2, juncto Pasal 132 Ayat 1, juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika