Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/04/2023, 11:41 WIB
Ivany Atina Arbi

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam beberapa hari terakhir, sempat muncul wacana PT Kereta Commuterline Indonesia (KCI) akan mengimpor gerbong kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Wacana impor muncul karena 10 rangkaian KRL pada tahun ini dan setidaknya 16 rangkaian tahun depan tidak layak lagi dioperasikan sehingga harus dipensiunkan.

Kendati demikian, hasil kajian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak merekomendasikan rencana pemerintah mengimpor KRL bekas dari Jepang

Dikutip dari Kontan, kajian tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi, salah satunya menyatakan bahwa jumlah KRL yang beroperasi saat ini 1.144 unit mencukupi.

Baca juga: Protes KRL Disebut Masih Memadai, Penumpang: Penuh Terus, Apalagi Transit di Manggarai...

Jumlah tersebut tidak termasuk 48 unit gerbong KRL yang diberhentikan dari operasi dan 38 unit gerbong KRL yang dikonservasi untuk sementara waktu.

"Kami layaknya ikan pepes"

Berbanding terbalik dengan hasil kajian BPKP, pengguna KRL bernama Vino Velrahga (23) mengatakan, gerbong-gerbong KRL dewasa ini sudah tidak mencukupi untuk mengangkut ribuan penumpang.

"Menurut saya, kami sebagai penumpang KRL itu layaknya ikan pepes kalau naik di jam-jam sibuk. Jadi, perlulah menambah rangkaian gerbong," ujar Vino kepada Kompas.com, Jumat (7/4/2023).

Vino mengaku selalu merasakan hal tersebut setiap harinya saat menaiki KRL di jam berangkat ataupun pulang kerja.

Baca juga: Respons Kementerian BUMN Usai BPKP Tak Rekomendasikan Impor KRL Bekas

Dia pun merasa janggal dengan hasil review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyebut jumlah armada KRL milik PT KCI masih memadai.

Oleh karena itu, ia menilai para pejabat di BPKP seharusnya menjadi pengguna KRL lebih dulu sebelum membuat pernyataan di hadapan publik.

"Mungkin mereka (pejabat BPKP) bukan pengguna KRL secara daily, jadi tidak benar-benar bisa merasakan secara langsung kesulitan kami para penumpang kereta. Jadi, mending coba dulu seminggu, Pak, Bu," beber dia.

Lebih baik dibanding 2019

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto telah memaparkan hasil penilaian BPKP terkait jumlah armada KRL saat ini.

Baca juga: Tak Direstui BPKP, Bagaimana Nasib Impor KRL Bekas?

Jumlah armada KRL milik PT KCI yang saat ini mencapai 1.114 unit KRL dinilai BPKP masih mencukupi untuk melayani penumpang KRL sebanyak 273,6 juta orang.

Ini terlihat dari tingkat okupansi KRL di 2023 yang masih 62,75 persen. Overload ini memang terjadi ya pada jam-jam sibuk.

"Namun, secara keseluruhan untuk okupansi tahun 2023 itu adalah 62,75 persen, 2024 diperkirakan masih 79 persen, dan 2025 sebanyak 83 persen," ujar Hario.

BPKP juga membandingkan dengan kondisi tahun 2019 ketika KCI memiliki 1.078 unit KRL dan dapat mengangkut 336,3 juta penumpang.

Baca juga: BPKP, Penumpang Menumpuk di Dalam KRL, Stasiun Manggarai Padat, Memadai Apanya?

"Rata-rata jumlah penumpang yang sekarang itu adalah sekitar 800.000 penumpang per hari, dengan pada saat peak hour bisa mencapai di atas 900.000. Nah, ini masih lebih kecil dibandingkan 2019 di mana rata-rata jumlah penumpangnya adalah 1,1 juta," ungkap Hario.

(Penulis: Dzaky Nurcahyo, Ratih Waseso (Kontan) | Editor: Jessi Carina, Herlina Kartika Dewi (Kontan))

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Wali Kota Idris Rekomendasikan UMK Depok 2024 Naik 12,99 Persen Jadi Rp 5,3 Juta

Wali Kota Idris Rekomendasikan UMK Depok 2024 Naik 12,99 Persen Jadi Rp 5,3 Juta

Megapolitan
Kepsek SDN Malaka Jaya 10 Jaktim Dipanggil Inspektorat DKI, Buntut Dugaan Pemotongan Gaji Guru Honorer

Kepsek SDN Malaka Jaya 10 Jaktim Dipanggil Inspektorat DKI, Buntut Dugaan Pemotongan Gaji Guru Honorer

Megapolitan
Jumat 1 Desember, Polisi Periksa Firli Bahuri sebagai Tersangka Kasus Pemerasan SYL

Jumat 1 Desember, Polisi Periksa Firli Bahuri sebagai Tersangka Kasus Pemerasan SYL

Megapolitan
Kafe Kloud Senopati Disegel, Kasatpol PP DKI Harap Pengusaha Hadirkan Bisnis yang Sehat

Kafe Kloud Senopati Disegel, Kasatpol PP DKI Harap Pengusaha Hadirkan Bisnis yang Sehat

Megapolitan
Polisi Buru 3 Pelaku Utama yang Lukai Lawannya Saat Tawuran di Pondok Aren

Polisi Buru 3 Pelaku Utama yang Lukai Lawannya Saat Tawuran di Pondok Aren

Megapolitan
Keluhkan GOR Bakal Jadi Gudang Logistik, KPU DKI: Masih Disewakan untuk Hajatan

Keluhkan GOR Bakal Jadi Gudang Logistik, KPU DKI: Masih Disewakan untuk Hajatan

Megapolitan
Perampok Minimarket di Bekasi Todong Karyawan Pakai Senjata Api

Perampok Minimarket di Bekasi Todong Karyawan Pakai Senjata Api

Megapolitan
Harapan Warga Tanah Merah jika Anies Jadi Presiden, Minta Legalitas Rumah dan Perbaikan Jalan

Harapan Warga Tanah Merah jika Anies Jadi Presiden, Minta Legalitas Rumah dan Perbaikan Jalan

Megapolitan
Pemkot Depok Terjunkan Tim Selidiki Penyebab Limbah Busa di Kali Baru Cimanggis

Pemkot Depok Terjunkan Tim Selidiki Penyebab Limbah Busa di Kali Baru Cimanggis

Megapolitan
Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Jakarta Dinilai Harus Manfaatkan Momentum untuk Jadi Kota Global

Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Jakarta Dinilai Harus Manfaatkan Momentum untuk Jadi Kota Global

Megapolitan
Kloud Senopati Disegel Satpol PP, Kuasa Hukum Pertanyakan Surat Rekomendasi Pencabutan Izin Usaha

Kloud Senopati Disegel Satpol PP, Kuasa Hukum Pertanyakan Surat Rekomendasi Pencabutan Izin Usaha

Megapolitan
Peran 12 Remaja yang Tawuran di Pondok Aren: Admin Instagram hingga Bawa Senjata Tajam

Peran 12 Remaja yang Tawuran di Pondok Aren: Admin Instagram hingga Bawa Senjata Tajam

Megapolitan
IPW Nilai Gugatan Praperadilan Firli untuk Buktikan Penyidikan Sesuai Aturan Hukum

IPW Nilai Gugatan Praperadilan Firli untuk Buktikan Penyidikan Sesuai Aturan Hukum

Megapolitan
Forgupaki Telah Minta Guru SDN di Jaktim yang Digaji Rp 300.000 untuk Bicara Jujur Saat Diperiksa Disdik

Forgupaki Telah Minta Guru SDN di Jaktim yang Digaji Rp 300.000 untuk Bicara Jujur Saat Diperiksa Disdik

Megapolitan
KPU DKI Kekurangan Gudang Logistik Imbas 11 GOR Direvitalisasi

KPU DKI Kekurangan Gudang Logistik Imbas 11 GOR Direvitalisasi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com