Sederet Alasan Wali Kota Idris Sanggah Depok Kota Paling Intoleran...

Bagi Idris, langkah penyegelan masjid Ahmadiyah merupakan upaya menjaga dan menyelamatkan jemaah Ahmadiyah dari kemungkinan ancaman-ancaman dari warga sekitar.

Terlebih, kata Idris, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah memfatwakan Ahmadiyah sebagai aliran sesat.

"Dari situ kami menjaga. Untuk menjaga mereka, kami segel. Kalau itu dijadikan sebuah bukti intoleran, maka kami pertanyakan," ujar Idris.

Pertanyakan metode riset Setara Institute

Idris juga mempertanyakan metode riset yang digunakan Setara Institute dalam merilis laporan indeks kota toleransi (IKT) 2022.

Pasalnya, ia mengaku Pemkot Depok berupaya memberikan perhatian yang sama kepada semua umat beragama di wilayahnya.

"Realitanya dengan hasil survei. Artinya, survei itu harus kami pertanyakan metodenya seperti apa," ujar Idris.

Baca juga: Penyangkalan Wali Kota Saat Depok Disebut sebagai Kota Intoleran, Mengaku Beda dari Hasil Survei Sendiri

Idris mencontohkan, para pemangku jabatan di semua agama menerima bantuan dari Pemkot Depok.

Menurut dia, masing-masing pemuka agama mendapatkan insentif dari Pemerintah Kota Depok sebesar Rp 400.000 per bulan.

"Tidak hanya ustaz Islam, tapi para pendeta juga kami berikan, tanyakan pada mereka," kata Idris.

"Setiap tahun, 10 masjid diimbangi dengan beberapa gereja yang saya tanda tangani IMB-nya, apakah itu dianggap sebagai kota intoleran, ini yang dipertanyakan," lanjut dia.

Survei internal beda dengan hasil Setara Institute

Idris mengaku, Pemkot Depok memiliki hasil survei sendiri yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok bersama Universitas Indonesia (UI).

Namun, hasilnya berbeda dengan Setara Institute.

Mengutip dari laporan Kesbangpol, Idris mengatakan, kerukunan umat beragama di Kota Depok cukup baik.

"Kerukunan umat beragama di Kota Depok dianggap cukup oleh profesor-profesor yang ada di UI dan juga yang dilakukan oleh Kesbangpol kerja sama dengan pelaku-pelaku survei," kata Idris.

Baca juga: Depok 3 Kali Berturut-turut Jadi Kota Intoleran Versi Setara Institute, Wali Kota Idris: Tidak Sesuai Kenyataan

Kendati demikian, Idris mengaku laporan Kesbangpol itu tak dipublikasikan secara masif. Padahal, laporan survei Kesbangpol pada 2022 itu menunjukkan hasil yang cukup baik.

Ke depannya, Idris akan mendorong Kesbangpol untuk mempublikasikan hasil survei tersebut agar masyarakat dapat mengetahui realita Kota Depok yang sebenarnya.

"Nah silakan dilihat dan diminta ke Kesbangpol hasil surveinya seperti apa. Dan saya sudah minta untuk dipublikasi," imbuh dia.