Alasan Pemprov DKI Bakal Nonaktifkan Hampir 200.000 NIK Warga…

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) berencana menon-aktifkan ratusan ribu Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, akan ada 195.777 NIK yang akan dinon-aktifkan.

Menurut Budi, ada beberapa alasan mengapa ratusan ribu NIK itu dinon-aktifkan.

Pemilik NIK itu disebut sudah pindah ke luar DKI dan tidak diketahui keberadaannya.

Baca juga: Dinas Dukcapil: 80 Persen Pendatang Baru ke Jakarta Berpendidikan Rendah

Langkah menon-aktifkan NIK itu diperlukan demi ketertiban administrasi penduduk, mengurangi potensi kerugian daerah, serta potensi penyalahgunaan dokumen kependudukan.

"Semua instansi pemerintah akan terlibat dalam agenda penonaktifan NIK ini, mulai dari provinsi, kota, wilayah dan juga instansi-instansi vertikal seperti Kepolisian dan pengadilan negeri," kata Budi.

Menurut Budi, warga yang NIK-nya tidak aktif dan merasa keberatan dengan penonaktifan boleh mendatangi pos pengaduan yang tersedia di setiap kelurahan.

Penonaktifan NIK akan mulai dilakukan pada Agustus 2023 mendatang, sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Dinas Dukcapil Bakal Nonaktifkan NIK Warga Luar Jakarta yang Ber-KTP DKI, Jumlahnya Hampir 200.000 Orang

Pada Senin (17/4/2023) kemarin, Disdukcapil DKI Jakarta menggelar sosialisasi tertib administrasi kependudukan dan pendataan pendatang arus mudik Lebaran di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat.

Sosialisasi tersebut dilakukan secara hybrid dan diikuti 264 peserta dari pengurus RT, RW, lurah dan camat di Jakarta Pusat.

Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma menuturkan, periode sesudah Lebaran merupakan momentum yang baik untuk melakukan pembenahan dan verifikasi.

"Selama orang itu tidak ada di tempat, kita tidak akan aktifkan NIK-nya. Pilihannya ada dua. Pindah atau tinggal kembali sesuai dengan domisili KTP," ujar Dhani, dilansir dari beritajakarta.id.

Dhany mengimbau kepada warga di wilayahnya agar selalu tertib administrasi dengan melaporkan domisili terakhir.

"Sosialisasi Mei hingga Juli. Agustus kita mulai nonaktifkan kalau tidak sesuai," tandasnya.