Curhat PJLP DKI yang Belum Terima Kenaikan UMP 2023: Kebutuhan Naik Terus, tetapi Gaji Tidak...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI sebesar 5,6 persen atau Rp 4,9 juta pada 2023.

Namun, kenaikan UMP ini masih belum diterima oleh mereka yang bekerja di Pemprov DKI dengan status Petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Salah satunya Zaenal Abidin (36), petugas PJLP Sudin Pertamanan Jakarta Selatan, yang ditemui Kompas.com disela-sela waktu bertugas, pada Kamis (11/5/2023) pagi.

Zaenal mengatakan, kebutuhan hidup semakin hari semakin naik. Tetapi, gajinya hingga saat ini belum disesuaikan dengan UMP Jakarta 2023.

Ia mengaku masih menerima gaji dengan besaran UMP 2022, yakni sebesar Rp 4,6 juta. Dengan bayaran itu, ia bersama teman-teman PJLP lain mengaku kekurangan.

Baca juga: Cerita Petugas PJLP DKI, Gaji Belum Naik Sesuai UMP Jakarta 2023
 
"Ya kalau dibilang kurang ya memang kurang tercukupi. Harga kebutuhan naik terus sedangkan gaji belum naik juga," ujar Zaenal saat ditemui di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Dengan kekurangan itu, Zaenal terpaksa berutang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Bahkan kata dia, bukan hanya dia saja yang berutang, kebanyakan teman-teman PJLP-nya juga melakukan hal yang sama.

"Kalau ngutang iya, malah kebanyakan teman-teman PJLP juga begitu, nyari untuk kebutuhan ya terpaksa utang," jelas dia.

"Mereka yang kekurangan uang ya biasanya banyak yang meminjam uang," jelas Zaenal.

Bekerja sejak 2019 menjadi PJLP, Zaenal awalnya menerima upah sebesar Rp 4,3 juta.

Baca juga: Penghapusan 417 Bus Transjakarta Berlarut-larut, Heru Budi Diminta Turun Tangan

Kenaikan gaji menjadi Rp 4,6 juta baru dialaminya, usai pandemi Covid-19.

"Kalau dulu pertama kali upah saya sekitar Rp 4,2 juta sampai Rp 4,3 juta. Setiap tahun kan anggarannya naik UMP Jakarta, tapi saat Covid-19 kemarin enggak naik selama dua tahun," ucap dia.

Zaenal berharap, gajinya bisa naik setara dengan UMP Jakarta 2023. Ia pun ingin rapel upahnya cepat dibayarkan.

Hal itu, agar semua PJLP dapat disetarakan dengan pekerja lainnya. Bahkan, bisa untuk membayar utang yang selama ini mereka pakai untuk kebutuhan sehari-hari.

"Inginnya secepatnya terbayar gaji kami, jangan menggantung begini, sampai lima bulan ini belum terbayar juga rapel kami," ungkap dia.

"Karena semua PJLP gak hanya saya yang menunggu. Semua kebutuhan keluar kan ya setiap hari. Teman-teman juga harapkan uang rapel itu juga untuk membayar hutang," ujar dia.

Baca juga: Ditabrak Anak Polisi Saat Mobilnya Mogok, Warga Cijantung Terpental Hampir ke Tengah Jalan

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2023 sebesar 5,6 persen atau setara Rp 4,9 juta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, besaran itu sudah melalui tahap finalisasi.

"Sudah (finalisasi) dong. Sudah ada Surat Keputusan Gubernurnya," ujar Andri saat dikonfirmasi, Senin (28/11/2022) malam.

Penetapan UMP DKI 2023 itu diputuskan melalui Keputusan Gubernur Nomor 1153 Tahun 2022.

"(UMP DKI 2023) sebesar Rp 4.901.798. Angka ini naik sebesar Rp 259.944 dari UMP tahun 2022 lalu yaitu Rp 4.641.854," kata Andri dalam keterangannya.