Ruko Caplok Bahu Jalan di Pluit, Ketua RT: Pemilik Lain Ikut-ikutan Melanggar karena Dibiarkan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua RT 011/RW 03 Kelurahan Pluit, Jakarta Utara, Riang Prasetya mengatakan, tidak akan banyak ruko di Jalan Niaga, Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan, yang melakukan pelanggaran jika aparat bertindak cepat.

Sebab, Riang telah melaporkan dugaan pelanggaran garis sempadan bangunan (GSB) dan izin mendirikan bangunan (IMB) ruko di sana kepada pihak Kelurahan Pluit dan Kecamatan Penjaringan pada 2019. Namun, laporannya tak kunjung ditindaklanjuti.

"Bila saja pihak Lurah Pluit, khususnya Camat Penjaringan, segera mengambil tindakan saat saya melaporkan pada awal adanya pelanggaran, karena dibiarkan, maka pemilik ruko lain pun jadi ikut-ikutan melanggar," kata Riang saat ditemui di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (15/5/2023).

Baca juga: Saat Para Pejabat Kompak Bungkam dan Dinilai Lamban Menangani Ruko Caplok Bahu Jalan di Pluit

Dia mengaku kecewa dengan sikap aparat yang tidak menindaklanjuti laporannya sejak 2019. Akhirnya, Riang melayangkan surat kepada Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebanyak dua kali.

Setelahnya, ruko-ruko di Pluit baru didata dan diukur beberapa waktu lalu.

"Bila saya bertindak selaku RT, suka atau tidak suka itu kan soal rasa, tapi ini aturan lho, harus ditaati, tidak boleh tebang pilih," tutur Riang.

"Buat para pelanggar bangunan itu juga seharusnya tahu bahwa negara ini punya aturan hukum. Kalau sudah demikian, siapa yang zalim? Mereka tidak menunaikan kewajibannya dan juga mengabaikan hak orang lain," sambung dia.

Baca juga: Saat Ruko di Pluit yang Caplok Bahu Jalan Tak Kunjung Ditindak...

Sebagai informasi, deretan ruko di Jalan Niaga, Blok Z4 Utara dan Z8 Selatan, Pluit, diduga melanggar IMB.

Para pemilik ruko disebut memperluas bangunan dengan menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air sehingga mengakibatkan banjir saat hujan turun.

Sejak 2019, Riang Prasetya sudah melaporkan kejadian ini kepada pihak Kelurahan Pluit dan Kecamatan Penjaringan. Namun, ruko-ruko tersebut belum juga ditertibkan.

Teranyar, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola kawasan menyatakan, deretan ruko di Jalan Niaga melanggar IMB.

Jakpro mengirim surat permohonan penertiban kepada Pemerintah Kota Jakarta Utara. Pemerintah kemudian mendata dan mengukur ruko-ruko yang akan ditertibkan.