Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siaga Bahaya Gempa Jakarta Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota

Kompas.com - 30/05/2023, 18:01 WIB
Larissa Huda

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI mulai bersiap menghadapi dampak dan risiko bencana gempa bumi usai Jakarta tak lagi jadi Ibu Kota pada 2024.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sampai membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penilaian Gedung dan Non-gedung pada Selasa (30/5/2023).

"Dengan dibentuknya Satgas Penilaian Gedung dan Non-gedung, diharapkan kita dapat bersama-sama mengurangi risiko gempa bumi," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa.

Baca juga: Sesar Baribis-Ring of Fire Berpotensi Sebabkan Gempa Jakarta, Pemprov DKI Berupaya Kurangi Dampak Bencana

Menurut Heru, pembentukan satgas dilakukan untuk menjamin keberlangsungan usaha, meminimalisasi korban jiwa, kerugian infrastruktur, dan gangguan aktivitas layanan masyarakat.

Satgas ini melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Kemudian, BPBD DKI Jakarta , Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta.

Baca juga: Heru Budi Bentuk Satgas Penilaian Gedung dan Non-gedung, Kurangi Dampak Gempa di Jakarta

Sinyal bahaya dari sesar baribis

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengungkapkan, sesar baribis dan ring of fire berpotensi menyebabkan gempa di Jakarta dan sekitarnya.

"Jakarta itu punya potensi, misalnya ada sesar baribis dan ring of fire dari Sumatera dan Jawa," ungkap Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji, Selasa (30/5/2023).

Isnawa menyebutkan, satgas itu akan mengecek konstruksi, jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, dan sarana dan prasararana gedung/non-gedung di Ibu Kota. Setelah itu, satgas akan memberikan rekomendasi untuk mengurangi dampak bencana.

"Tdak hanya fisik gedung, tapi manajemennya juga kami cek. Mereka punya enggak misalnya tim antisipasi bencana. Nah, itu yang kami cek semua," sebut dia.

Baca juga: Satgas Penilaian Gedung dan Non-Gedung Akan Cek Kondisi Balai Kota DKI dan Menara Saidah

Balai Kota dan Menara Saidah diperiksa

Satgas Penilaian Gedung dan Non-gedung disebut akan mengecek kondisi Gedung Balai Kota DKI Jakarta dan Menara Saidah pada Selasa (30/5/2023).

Menurut Isnawa, Satgas akan mengecek struktur gedung, jalur evakuasi, dan perlengkapan bahaya kebakaran.

"Hari ini, mereka (Satgas Penilaian Gedung dan Non-gedung) akan melakukan pemantauan di Gedung Balai Kota DKI sebagai simbol pemerintahan provinsi," ujar Isnawa.

"Yang kedua, kami akan mengecek Menara Saidah di Jakarta Selatan," lanjut dia.

Usai mengecek Gedung Balai Kota DKI dan Menara Saidah, Satgas Gedung dan Non-gedung akan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengecekan.

Baca juga: Bencana Mei 1998 dan 2023 dalam Berita Kompas

Rekomendasi akan diberikan kepada pengelola gedung yang diperiksa. Adapun rekomendasi berisi hal-hal yang harus dibenahi di gedung yang diperiksa.

Satgas Penilaian Gedung dan Non-gedung akan memeriksa dua bangunan atau non-bangunan per bulan. Satgas ini diproyeksikan bakal memeriksa empat gedung dalam dua bulan ke depan.

"Untuk tahap selanjutnya, pemeriksaan akan dilakukan sebanyak dua kali dalam sebulan dengan menyasar pada fasilitas umum dan fasilitas publik, yakni Pasar Kramatjati, Apartemen Kalibata City, RSUD Koja, dan SMAN 99 Jakarta," tutur Isnawa.

(Penulis : Muhammad Naufal | Editor : Nursita Sari, Irfan Maullana)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com