Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hakim Tolak Permintaan Penasihat Hukum Shane Lukas untuk Pisah Sidang dengan Mario Dandy

Kompas.com - 15/06/2023, 12:12 WIB
Dzaky Nurcahyo,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak permintaan penasihat hukum Shane Lukas (19) yang menginginkan adanya pemisahan agenda sidang dengan terdakwa Mario Dandy Satriyo (20).

Shane dan Lukas merupakan terdakwa kasus penganiayaan terhadap remaja berinisial D.

Mulanya penasihat hukum Shane, Happy SP Sihombing, membacakan permintaan itu di hadapan majelis hakim sebelum sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dimulai, Kamis (15/6/2023).

Baca juga: 5 Sekuriti di TKP Mario Dandy Aniaya D Dihadirkan sebagai Saksi dalam Sidang Hari Ini

"Kami dari tim penasihat hukum Shane Lukas mengajukan permohonan tertulis yang isinya tentang permohonan pemisahan sidang terdakwa Shane Lukas dengan terdakwa Mario Dandy Satriyo secara formal," tutur Happy.

"Kewajiban moral kami sebagai penasihat hukum Shane untuk memberikan pembelaan yang seluas-luasnya dan semaksimal mungkin, maka dari itu kami mengajukan surat permohonan ini juga dalam rangka menyikapi persidangan yang sudah berlangsung dua kali," lanjut dia.

Setelah itu, Happy langsung membacakan surat yang telah dipersiapkan timnya sejak awal.

Surat formal dibacakan dengan harapan Majelis Hakim menyetujui permohonan yang diajukan.

Setidaknya ada tiga alasan mengapa tim penasihat hukum Shane meminta sidang Shane dan Mario digelar terpisah.

Baca juga: Mario Dandy Senyum Lebar Usai Sidang, Ayah D: Banyak yang Nyangka Dia Sudah Gila dan Stres, Enggak!

Salah satunya adalah perbedaan nomor perkara yang dimiliki kliennya dan Mario.

"Bahwa nomor perkara Shane Lukas adalah berbeda dengan nomor perkaranya dan komposisinya dengan terdakwa Mario. Demikian juga dengan anak AG yang telah disidang dan diputus dengan perkara terpisah," tutur Happy.

Usai membacakan seluruh alasan, Happy kemudian menutup permohonan itu dengan penegasan bahwa persidangan kliennya harus digelar terpisah.

"Berdasarkan hal tersebut, guna terlaksananya persidangan yang adil dan perlunya waktu yang cukup dalam rangka pengungkapan materiil melalui fakta-fakta persidangan a quo, khususnya terhadap perkara Shane serta demi terjadinya due process of law yang seluas-luasnya terhadap perkara ini maka kami meminta permohonan pemisahan sidang Shane atau tidak digabung," mohon Happy.

Hakim Ketua kemudian meminta pendapat penasihat hukum Mario dan jaksa penuntut umum (JPU) soal permintaan kubu Shane.

Baca juga: Saat Mario Akui Jadi Pelaku Utama Penganiayaan D, Sementara Shane Menolak

Penasihat hukum Mario mengungkapkan pemisahan persidangan dirasa tidak perlu. Sebab, selama ini sidang berjalan dengan baik.

"Kami merasa sidang yang berlangsung ini sudah baik dan Yang Mulia bisa memimpinnya secara bergantian. Kami berharap persidangan ini pun dilakukan bersama-sama demi menghemat waktu. Mengingat ada pekerjaan berat dari JPU, supaya korban juga cepat mendapat keadilan," tutur Andreas Nahot Silitonga.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor Banjirnya Kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor Banjirnya Kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com