Ada Oknum Jadi "Backing" TPPO, Mahfud MD: Presiden Minta Tindak Tegas

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan, ada oknum TNI/Polri hingga pejabat pemerintahan terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kata Mahfud, hal ini dia dengar dari Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani.

"Pak Benny mengatakan, 'Pak itu banyak yang backing-backingi, yang backing pejabat'" ujar Mahfud dalam pelepasan Pekerja Migran Indonesia di Slipi, Jakarta Barat, Senin (19/2023).

"Jaringan-jaringan itu karena sudah banyak yang terlibat dari kantor polisi dari kantor perhubungan, dari pemda, DPRD, perhubungan imigrasi semua bekerja sama," lanjut dia.

Baca juga: Polri Tetapkan 494 Tersangka dan Amankan 1.553 Korban TPPO dari Hampir Semua Provinsi

Atas laporan tersebut, Mahfud bersama Kapolri, Panglima TNI, Menteri Ketenagakerjaan dan BP2MI diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelamatkan PMI legal maupun ilegal.

Menurut Mahfud, kala itu Jokowi meminta agar oknum yang ikut melindungi TPPO ditindak tegas.

"Pak Kapolri menegaskan lagi, 'Maaf Bapak Presiden berarti kami harus menindak siapapun yang terlibat meskipun itu pejabat'. 'Iya', kata Presiden 'tindak'. Kata Presiden pada saat itu," ucap Mahfud.

Dalam kesempatan itu, Mahfud menyebut ada 457 orang yang menjadi korban TPPO. Data ini, berdasarkan pencatatan Mabes Polri sejak 5-17 Juni 2023.

"Laporan polisi sebanyak 385 orang, korbannya 1.476 orang tindak pidana perdagangan orang itu baru antara 5 sampai 17 Juni," papar dia.

Baca juga: Dalam 2 Pekan, Mahfud MD Sebut Ada 1.476 Korban TPPO

Setidaknya, lanjut Mahfud, saat ini polisi telah menetapkan 457 orang tersangka dalam kasus TPPO. Politisi partai PKB ini juga menerangkan bahwa ada 356 pelaku TPPO lain yang tengah diburu. Ratusan pelaku tersebut diduga dilindungi oleh para sindikat.

"Itu yang sekarang sudah dilakukan oleh Polri dan kita berterima kasih atas langkah-langkah ini. Karena selama ini kalau ada tindakan-tindakan pidana TPPO itu ada sindikatnya ada yang melindungi sehingga sulit kita masuk," tutur Mahfud.

Ia berujar modus TPPO terbanyak yakni korban diming-imingi menjadi asisten rumah tangga, pekerja seks komersial (PSK), eksploitasi anak hingga menjadi anak buah kapal (ABK).