Fakta Warga Kolong Tol Cawang-Pluit, Sebagian Eks Kalijodo dan Tak Kuat Bayar Sewa Rusunawa Marunda

JAKARTA, KOMPAS.com - Faktor ekonomi membuat ratusan warga memilih tinggal di kolong Jalan Tol Cawang-Tomang-Pluit Kilometer 17, Jelambar Baru, Jakarta Barat.

Meski lokasi hunian mereka sangat pengap dan tak layak untuk ditempati, mereka tetap bertahan untuk bermukim di kolong jalan tol karena mengaku tidak punya pilihan lain.

Budi (bukan nama sebenarnya), mengaku hidup di bawah kolong jalan tol lantaran tak ada biaya sewa yang dibebankan kepadanya.

"Enggak ada uang sewa, sekadarnya aja yang penting ada uang kebersihan, tentram lah," kata Budi saat ditemui Kompas.com, Senin (19/6/2023).

Baca juga: Di Balik Kemegahan Ibu Kota, Warga Hidup Tak Layak di Kolong Tol Cawang-Pluit

Pria berusia 28 tahun itu sehari-hari mengais rezeki dengan berjualan kopi di pinggir jalan. Dia mengadu nasib ke Ibu Kota Jakarta bermodalkan keinginan untuk bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah.

Selama empat tahun ke belakang, Budi bersama warga lain beraktivitas di tempat tersebut. "Saya di sini udah ada empat tahun karena saya udah enggak kuat biaya mengontrak (rumah) mahal," kata Budi.

Tak banyak yang diceritakan Budi soal permukiman di kawasan tersebut. Sepengetahuannya, kebanyakan warga adalah pendatang dari beberapa daerah.

"Walaupun ada pendatang orang di situ memang baik, kan enggak jadi masalah," imbuh dia.

Baca juga: Potret Kampung di Kolong Tol Angke, Tempat Hidup Pendatang di Ibu Kota...

Budi menyebut, sejak perkampungan yang akrab disebut "kolong" itu terekspos, warga kini bungkam. Pasalnya, tanah yang mereka tempati merupakan lahan milik PT Jasa Marga.

"Sekarang orang lain aja enggak bisa masuk. Jadi sebagian orang ini enggak ngebolehin," jelas Budi.

Sempat pindah

Budi berujar, para telah ditawarkan untuk menempati rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Marunda, Jakarta Utara dan kawasan Kapuk, Jakarta Barat.

Sebagian warga sempat ada yang pindah ke rusunawa tersebut. Namun, setelah tiga bulan dibebankan biaya untuk menempati rusunawa, mereka memilih angkat kaki dari sana.

Baca juga: Warga Kolong Tol Cawang-Pluit Sudah Cukup Panas, Jangan Foto-foto Lagi!

"Ada dulu pernah ditawarin tinggal di rumah susun di Kapuk sama di Marunda. Sebulan-tiga bulan bayar listrik, sekarang mereka yang tinggal di situ pada pulang karena engga kuat (membayar)," tuturnya.

Sebelumnya, lanjut Budi, pihak Kelurahan Jelambar Baru juga mendatangi permukiman warga. Mereka mendata siapa saja warga yang tingggal dan hidup di sana.

Bermukim tujuh tahun

Ditemui secara terpisah, Lurah Jelambar Baru Danur Sasono menyampaikan pihaknya telah mendata warga kolong tol. Para warga telah bermukim di area itu selama tujuh tahun terakhir.

Data sementara ada 71 KK (kepala keluarga), cuma yang detail sore ini akan kami up lagi," kata Danur di lokasi.

Baca juga: Bertahan Tinggal di Kolong Tol Cawang-Pluit yang Pengap, Warga: Tak Kuat Bayar Sewa

Sementara ini, lanjut Danur, petugas juga masih mendata warga yang memiliki KTP DKI Jakarta atau luar wilayah.

Danur belum dapat memastikan langkah dari Pemerintah Kota (Pemkot) terhadap para warga. "Kalau itu nunggu arahan dari pimpinan, sifatnya, dari kelurahan ini hanya pendataan awal dan mapping," ungkap Danur.

Pindahan dari Kalijodo

Danur mengungkapkan, sebagian warga yang menghuni kolong Jalan Tol Cawang-Tomang-Pluit Kilometer 17, Jelambar Baru, merupakan eks warga Kalijodo yang terkena penggusuran

"Kalau ada laporan, mereka eks (penghuni) Kalijodo. Cuma itu kan sudah lama ya, kayaknya sih keluar-masuk situ, tapi mungkin memang ada yang eks Kalijodo, penertiban waktu itu," ungkap Danu.

Baca juga: Permukiman di Kolong Tol Angke 2 Diminta Ditertibkan: Merusak Estetika Kota, Sanitasi dan Sirkulasi Udara Memprihatinkan

Ia menyebutkan, rata-rata warga yang menempati hunian di kolong tol memiliki KTP DKI Jakarta.

"Kalau di situ (kolong tol) kebanyakan (warga) DKI-nya sih ya, non-DKI saya sampaikan yang masih KTP lama, karena mereka engga update mungkin ya. Karena pekerja informal," kata Danur.

Saat ditanya soal penggunaan lahan, dia menyebut hal itu akan dibahas oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan PT Jasa Marga.

"Kami menunggu Jasa Marga, hasil rapat internalnya apa saja. Tapi itu sebenarnya, teman-teman media bisa tanya langsung Jasa Marga," papar Danur.

(Penulis: Zintan Prihatini | Editor: Nursita Sari, Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Irfan Maullana)