Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rusun di DKI Dinilai Sudah Layak, tapi Jumlahnya Tak Penuhi Kebutuhan

Kompas.com - 26/06/2023, 15:53 WIB
Muhammad Isa Bustomi,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Pantas Nainggolan menilai, bangunan rumah susun (rusun) yang tersebar di Ibu Kota sudah sangat layak untuk dihuni oleh warga.

Hanya saja, jumlah rusun yang kini tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Jakarta.

"Untuk rusun pemerintah sudah sangat layak tapi itu tadi kapasitas rusun kita belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di samping kebijakan-kebijakan yang lain," ujar Pantas di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/6/2023).

Baca juga: Pemprov DKI Bakal Relokasi Warga Kolong Tol ke Rusun: Kami Akan Memanusiakan Mereka

Dengan demikian, Pantas menilai Pemprov DKI Jakarta harus segera membangun lagi hunian layak yang diperuntukkan masyarakat di Ibu Kota agar mereka tak terlantar.

Ketersediaan rumah susun juga dinilai penting untuk pemulihan tata ruang Jakarta yang selama ini disebut terabaikan.

"Pemulihan tata ruang di DKI Jakarta itu perlu diperhatikan. Amanat Undang-Undang ruang terbuka hijau 30 persen. Faktanya DKI Jakarta tidak lebih dari 30 persen. Ini yang harus di pulihkan," ucap Pantas.

Salah satu permasalahan soal hunian terlihat di kawasan Kolong Tol Angke, Jakarta Barat. Tak sedikit warga mendirikan rumah semipermanen di area tersebut.

Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta diminta segera mencari solusi mengatasi masalah itu dengan segera pembangunan rumah susun.

"Kalau sudah bangun itu (warga) pindahkan. Jangan dibiarkan di situ. Tap karena sekarang belum mampu menyediakan rumah susun layak huni yang bisa dilakukan sekarang ini adalah imbauan imbauan," ucap Pantas.

Baca juga: Saat Rumah Dp 0 Disulap Jadi Kosan, Penyewa Mengaku sebagai Saudara Pemilik Unit

Pantas mengatakan, pemberian rumah layak itu tak terlepas dari penataan atau tata ruang di DKI Jakarta yang diperlukan untuk generasi masyarakat.

Soal pemberian nama pada program rumah layak huni, Pantas menyerahkan kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Apa pun namanya terserah tapi salah satu ranah yang kita miliki sekarang salah satunya adalah rumah susun. Itu harus diperbanyak dan itu harus sesuai juga dengan rencana nasional bahwa kebutuhan rumah di DKI Jakarta memang masih butuh banyak," ucap Pantas.

"Kalau konsepnya kepemilikan seperti kemarin saya rasa itu dikoreksi. Yang kita butuhkan kan konsep dari DP 0 rupiah itu kepemilikan," sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KASN Telusuri Status Cuti Supian Suri Saat Datang ke Kantor PAN

KASN Telusuri Status Cuti Supian Suri Saat Datang ke Kantor PAN

Megapolitan
Soal Duet Keponakan Prabowo dan Kaesang di Pilkada DKI, PSI: Untuk Meramaikan Suasana Saja

Soal Duet Keponakan Prabowo dan Kaesang di Pilkada DKI, PSI: Untuk Meramaikan Suasana Saja

Megapolitan
Besi Ribar yang Jatuh di Lintasan MRT Masih Dievakuasi

Besi Ribar yang Jatuh di Lintasan MRT Masih Dievakuasi

Megapolitan
BNNP DKI Jakarta Musnahkan 3.449,7 Gram Barang Bukti Narkotika

BNNP DKI Jakarta Musnahkan 3.449,7 Gram Barang Bukti Narkotika

Megapolitan
Polisi: Besi Ribar yang Jatuh Mengenai Gerbong Kereta MRT

Polisi: Besi Ribar yang Jatuh Mengenai Gerbong Kereta MRT

Megapolitan
Menantu di Jakbar Diduga Aniaya Mertuanya karena Permasalahan Pembayaran Gaji ART

Menantu di Jakbar Diduga Aniaya Mertuanya karena Permasalahan Pembayaran Gaji ART

Megapolitan
Bandar Narkoba di Pondok Aren Diduga Masih Dalam Pengaruh Sabu Sebelum Tewas Dalam Toren Air

Bandar Narkoba di Pondok Aren Diduga Masih Dalam Pengaruh Sabu Sebelum Tewas Dalam Toren Air

Megapolitan
Operasional MRT Jakarta Dihentikan Sementara, Penumpang yang Sudah “Tap In” Bisa Minta Pengembalian Dana

Operasional MRT Jakarta Dihentikan Sementara, Penumpang yang Sudah “Tap In” Bisa Minta Pengembalian Dana

Megapolitan
Fasilitas Publik di Jaktim Sudah Baik, tapi Masih Perlu Pembenahan

Fasilitas Publik di Jaktim Sudah Baik, tapi Masih Perlu Pembenahan

Megapolitan
MRT Jakarta Pastikan Tidak Ada Korban Insiden Jatuhnya Besi Ribar ke Jalur Kereta

MRT Jakarta Pastikan Tidak Ada Korban Insiden Jatuhnya Besi Ribar ke Jalur Kereta

Megapolitan
KPU Tidak Persoalkan Pemasangan Spanduk hingga Baliho Bacawalkot Bogor Sebelum Masuk Masa Kampanye

KPU Tidak Persoalkan Pemasangan Spanduk hingga Baliho Bacawalkot Bogor Sebelum Masuk Masa Kampanye

Megapolitan
Kaesang Digadang Jadi Cawagub Jakarta, Pengamat: Sekelas Ketua Umum dan Anak Presiden Minimal Cagub

Kaesang Digadang Jadi Cawagub Jakarta, Pengamat: Sekelas Ketua Umum dan Anak Presiden Minimal Cagub

Megapolitan
Penahanan Ditangguhkan, Eks Warga Kampung Bayam Kena Wajib Lapor

Penahanan Ditangguhkan, Eks Warga Kampung Bayam Kena Wajib Lapor

Megapolitan
Warga Dengar Suara Dentuman dan Percikan Api Saat Besi Crane Timpa Jalur MRT

Warga Dengar Suara Dentuman dan Percikan Api Saat Besi Crane Timpa Jalur MRT

Megapolitan
Pemprov DKI Bangun Saluran 'Jacking' untuk Atasi Genangan di Jalan Ciledug Raya

Pemprov DKI Bangun Saluran "Jacking" untuk Atasi Genangan di Jalan Ciledug Raya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com