Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat 36.000 Balita Jakarta Rawan Stunting, Pemprov-Kemenkes Cari Solusi dari Intervensi Protein hingga Bansos

Kompas.com - 24/07/2023, 15:41 WIB
Ivany Atina Arbi

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bertemu dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (24/7/2023).

Dalam pertemuan itu, Heru dan Budi beserta jajarannya membahas mengenai masalah stunting di Ibu Kota dan upaya untuk mencari jalan keluar.

Hasil pengukuran tinggi dan berat badan terhadap 250.000 balita menunjukkan ada sebanyak 36.000 balita yang memiliki masalah gizi.

"Sasaran balita terinput di dalam sistem itu 457.000 dan balita yang sudah ditimbang itu 250.000. Balita di Jakarta yang bermasalah gizi adalah 36.000," ujar Heru kepada wartawan.

Dikutip dari laman Buku Stunting Desa, stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang lain yang seusia.

Baca juga: Jakarta Jadi Kota Pertama yang Terapkan Program Baru Kemenkes untuk Atasi Stunting

Stunting termasuk dalam gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan oleh kekurangan asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tak memadai.

Dalam jangka panjang, stunting bisa memberikan dampak lain seperti penurunan prestasi belajar, masalah ekonomi, hingga munculnya beragam penyakit.

Intervensi makanan protein hewani

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, sebanyak 36.000 balita itu masuk kategori rawan stunting karena memilik berat badan dan tinggi badan yang rendah.

Kementerian Kesehatan akan bekerja sama dengan Pemerintah rovinsi DKI Jakarta untuk mencegah puluhan ribu balita itu terkena stunting.

"Yang rawan stunting ini yang kita akan kerja sama dengan pak Pj Gubernur, supaya menjaga mereka jangan jadi stunting. Dengan intervensi makanan protein hewani ya, nah itu akan kami lakukan," kata Budi.

Baca juga: Heru Budi: 36.000 Balita di Jakarta Masuk Kategori Rawan Stunting

Adapun yang dimaksud dengan intervensi makanan protein hewani adalah memberikan asupan protein hewani seperti ikan, telur, dan daging.

Kemenkes akan mendorong kolaborasi pihak swasta untuk mendanai intervensi tersebut melalui program orangtua asuh.

Menurut Budi, langkah ini diperlukan karena penyembuhan anak yang terkena stunting akan jauh lebih sulit daripada proses pencegahan.

"Saya bilang aja kalau masuk stunting itu udah telat, dan telat susah sembuhnya dan mahal," pungkas Budi.

Gerakan anak sehat

Sebagai upaya penanggulangan stunting, Kememnterian Kesehatan menelurkan program bertajuk "Gerakan Anak Sehat" yang akan diterapkan di 50 kabupaten dan kota di Indonesia.

Budi Gunadi mengatakan, program pengentasan stunting itu pertama kali digelar di DKI Jakarta.

Baca juga: Heru Budi Bertemu Menteri Kesehatan, Bahas Masalah Stunting di Jakarta

"Rencana pada bulan (Juli) ini kami akan meluncurkan gerakan anak sehat di 50 kabupaten/kota. Dan kami pilih mulainya di DKI Jakarta," ujar Budi di Balai Kota Jakarta, Senin (24/7/2023).

Pemilihan Jakarta menjadi kota pertama yang menjalankan program tersebut karena pemerintah daerahnya dinilai transparan dalam penanganan stunting.

"Kenapa DKI Jakarta yang pertama? Karena DKI pemerintahnya sangat terbuka, sangat progresif, dan sangat ingin stunting-nya beres," ucap Budi.

Dipastikan dapat bansos

Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI Jakarta memastikan semua balita stunting yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) akan mendapatkan bantuan sosial (bansos).

Baca juga: Upaya Penurunan Stunting Sejalan Pengentasan Kemiskinan

"Seluruh balita stunting yang ada di dalam DTKS Dinsos itu masuk dalam jaminan sosial. Jadi pasti dapat bansos," kata Kadinsos DKI Jakarta Premi Lasari di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/5/2023).

Premi mengemukakan, semua balita stunting yang sudah didata oleh Dinas Kesehatan dan masuk dalam DTKS otomatis bakal mendapatkan Kartu Anak Jakarta (KAJ).

Bagi balita dari keluarga kurang mampu tapi belum masuk DTKS, Dinsos DKI akan membantu mengurus data anak tersebut.

"Dinas Sosial itu kan mendapatkan datanya dari Dinas Kesehatan, kemudian datanya kami padankan dengan DTKS," ucap Premi.

(Penulis: Tria Sutrisna, Muhammad Isa Bustomi | Editor: Ihsanuddin, Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Nursita Sari)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Megapolitan
PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

Megapolitan
Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Megapolitan
Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Megapolitan
Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin 'Nganggur'

Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin "Nganggur"

Megapolitan
Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Megapolitan
Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com