Melalui video tersebut, Agus berharap adanya pembenahan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB), terkhusus di wilayah Bantargebang.
"Kita mau ada pembenahan dunia pendidikan di negara ini, kalau bisa malah seluruh pendidikan di negara ini gratis," tutur Agus.
Curhat tetangga
Sebagai orangtua sekaligus aktivis pendidikan, Agus mengaku selama ini dirinya fokus menyuarakan permasalahan pendidikan.
Agus mengaku pernah mendapatkan curhatan dari tetangganya yang kesulitan mendaftarkan anak sekolah karena sistem zonasi.
Agus membeberkan, ia pernah mendapat aduan dari orangtua yang diminta membayar Rp 2,5 juta sampai Rp 3 juta.
Baca juga: Marak Pungli PPDB, Pemprov Banten Dianggap Tak Becus Kerja
Orangtua murid tersebut datang langsung ke rumahnya menceritakan dan memberikan bukti diminta bayar agar anaknya bisa sekolah melalui "jalur tikus".
"Yang kita baru dapetin ini ajalah kisaran Rp 2,5 sampai Rp 3 juta mereka harus siapkan uang. Dia dari SD, mau masuk ke SMP," ucapnya.
Harapan sebagai orangtua
Agus meminta pemangku kepentingan, dalam hal ini Dinas Pendidikan, tidak menutup diri karena permasalahan PPDB bukan hanya terjadi di wilayahnya.
"Ada perbaikan dilakukan sama pihak terkait dan jangan menutup diri bahwa ini terjadi bukan cuma di Bantargebang, tapi terjadi di seluruh wilayah di Indonesia," ujarnya.
Belakangan ini, Agus menyebut sudah ada upaya dari pemerintah untuk membenahi. Namun, rencana itu tidak akan terlaksana apabila tidak diselaraskan dengan kualitas SDM Indonesia.
"Upaya dari pemerintah untuk melakukan pendidikan jelas terasa, sekarang tinggal disinkronkan niat baik dari pemerintah ini diselaraskan dengan sumber daya masyarakatnya yang di bawah," ujar Agus.
"Kalau itu bisa berjalan seimbang, saya rasa enggak ada masalah," tambah dia.
Bantahan Disdik Kota Bekasi