Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal TPST Depok, Komunitas Nol Sampah: Operasional Tinggi, Industri Tak Berani Beli RDF Mahal

Kompas.com - 01/08/2023, 19:41 WIB
Muhammad Naufal,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Komunitas Nol Sampah mengatakan, biaya operasional tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) yang menghasilkan refuse-derived fuel (RDF) tergolong mahal.

Di satu sisi, pihak industri pembeli hasil olahan (offtaker) dinilai belum tentu berani membeli RDF dengan harga yang mahal.

"Biaya operasional (TPST penghasil) RDF juga tinggi dan industri (offtaker) belum tentu berani membeli (RDF dengan harga) mahal," ungkap pendiri Komunitas Nol Sampah Hermawan Some, melalui sambungan telepon, Selasa (1/9/2023).

Baca juga: Studi Kelayakan TPST Depok Dinilai Perlu Direvisi, Komunitas: Butuh Keberanian Pemkot

Menurut Hermawan, jika TPST jadi dibangun, Pemkot Depok harus menyubsidi selisih harga produk dan harga jual RDF tersebut.

Pemberian subisidi ini juga termasuk subsidi biaya transportasi yang harus dikeluarkan untuk pengiriman RDF dari TPST ke pabrik offtaker.

"Belum transportasinya, jarak pabrik dengan TPST berapa jauhnya. Karena kalau jaraknya agak jauh, transportasi masalah juga" tutur Hermawan.

"Kalau lebih dari 50 kilometer, dia butuh biaya yang sangat mahal kan. Ini pasti butuh subsidi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok," imbuh dia.

Secara keseluruhan, Hermawan menegaskan, rencana pembangunan TPST di Kota Depok lebih banyak muatan negatifnya.

Baca juga: Penanganan Sampah Depok Disebut Tak Perlu Teknologi Mahal, Cukup Komitmen Memilah Sampah

Menurut dia, karena menghasilkan RDF, TPST di Depok justru menimbulkan pencemaran bagi lingkungan di sekitarnya.

Kata Hermawan, timbulnya pencemaran ini bisa membuat masyarakat yang bermukim di sekitar TPST melayangkan protes.

Karena itu, ia menegaskan, rencana pembangunan TPST di Kota Depok bukan langkah tepat untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Belimbing.

Untuk diketahui, pihak yang akan membangun TPST di Depok adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

TPST ini tepatnya bakal terinstal di tempat pembuangan akhir (TPA) Cipayung, Depok.

Proses awal pembangunan dimulai dari pembuatan detail engineering design (DED).

Baca juga: Tolak Pembangunan TPST di Depok, Komunitas Ini Sebut Produksi RDF Hasilkan Zat Beracun

Setelah itu, dilanjutkan pelelangan jasa konstruksi pembangunan TPST.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ulah Jukir di Depan Masjid Istiqlal yang Berulang, Kini Palak “Tour Leader” Rp 300 Ribu dan Sopir Bus

Ulah Jukir di Depan Masjid Istiqlal yang Berulang, Kini Palak “Tour Leader” Rp 300 Ribu dan Sopir Bus

Megapolitan
Heru Budi Sebut Penjarah Aset Rusunawa Marunda Sudah Dihukum, Warga: Belum Ada Penangkapan

Heru Budi Sebut Penjarah Aset Rusunawa Marunda Sudah Dihukum, Warga: Belum Ada Penangkapan

Megapolitan
Dibakar Joki Tong Setan, Pemeran Tuyul Rumah Hantu Alami Luka Bakar 40 Persen

Dibakar Joki Tong Setan, Pemeran Tuyul Rumah Hantu Alami Luka Bakar 40 Persen

Megapolitan
Panitia PPDB Jakut Ingatkan Tak Ada Jalur Zonasi untuk Jenjang SMK

Panitia PPDB Jakut Ingatkan Tak Ada Jalur Zonasi untuk Jenjang SMK

Megapolitan
Pengelola Rusunawa Marunda Ternyata Belum Laporkan Kasus Penjarahan, Masih Lengkapi Berkas

Pengelola Rusunawa Marunda Ternyata Belum Laporkan Kasus Penjarahan, Masih Lengkapi Berkas

Megapolitan
Akhirnya PKS Usung Anies dan Kader Sendiri pada Pilkada Jakarta 2024

Akhirnya PKS Usung Anies dan Kader Sendiri pada Pilkada Jakarta 2024

Megapolitan
Pengalaman Buruk Rombongan Bandung Dikejar, Dipalak, dan Diancam Preman Jakarta Gara-gara Parkir

Pengalaman Buruk Rombongan Bandung Dikejar, Dipalak, dan Diancam Preman Jakarta Gara-gara Parkir

Megapolitan
Dapat Restu Maju Pilkada Bogor, Atang Trisnanto Kuatkan Tim Pemenangan

Dapat Restu Maju Pilkada Bogor, Atang Trisnanto Kuatkan Tim Pemenangan

Megapolitan
Berbagai Kendala Kartu Keluarga Saat PPDB Jalur Zonasi, Anak Baru Pindah KK Tak Terbaca Sistem

Berbagai Kendala Kartu Keluarga Saat PPDB Jalur Zonasi, Anak Baru Pindah KK Tak Terbaca Sistem

Megapolitan
Teganya 'Wedding Organizer' Tipu Calon Pengantin di Bogor, Tak Ada Dekorasi di Hari Resepsi

Teganya "Wedding Organizer" Tipu Calon Pengantin di Bogor, Tak Ada Dekorasi di Hari Resepsi

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 26 Juni 2024

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 26 Juni 2024

Megapolitan
Daftar Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini 26 Juni 2024

Daftar Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini 26 Juni 2024

Megapolitan
Pemerintah Diminta Tunjuk Perumnas untuk Kelola Rumah Subsidi agar Tepat Sasaran

Pemerintah Diminta Tunjuk Perumnas untuk Kelola Rumah Subsidi agar Tepat Sasaran

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Rumah Subsidi Pemerintah di Jarah, Pengamat : Bank dan Pemilik Tak Peduli Nilai Bangunan | Calon Pengantin Ditipu WO

[POPULER JABODETABEK] Rumah Subsidi Pemerintah di Jarah, Pengamat : Bank dan Pemilik Tak Peduli Nilai Bangunan | Calon Pengantin Ditipu WO

Megapolitan
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Coret Pengembang Rumah Subsidi yang Bermasalah

Pemerintah Diminta Evaluasi dan Coret Pengembang Rumah Subsidi yang Bermasalah

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com