DEPOK, KOMPAS.com - Komunitas Nol Sampah mengatakan, biaya operasional tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) yang menghasilkan refuse-derived fuel (RDF) tergolong mahal.
Di satu sisi, pihak industri pembeli hasil olahan (offtaker) dinilai belum tentu berani membeli RDF dengan harga yang mahal.
"Biaya operasional (TPST penghasil) RDF juga tinggi dan industri (offtaker) belum tentu berani membeli (RDF dengan harga) mahal," ungkap pendiri Komunitas Nol Sampah Hermawan Some, melalui sambungan telepon, Selasa (1/9/2023).
Baca juga: Studi Kelayakan TPST Depok Dinilai Perlu Direvisi, Komunitas: Butuh Keberanian Pemkot
Menurut Hermawan, jika TPST jadi dibangun, Pemkot Depok harus menyubsidi selisih harga produk dan harga jual RDF tersebut.
Pemberian subisidi ini juga termasuk subsidi biaya transportasi yang harus dikeluarkan untuk pengiriman RDF dari TPST ke pabrik offtaker.
"Belum transportasinya, jarak pabrik dengan TPST berapa jauhnya. Karena kalau jaraknya agak jauh, transportasi masalah juga" tutur Hermawan.
"Kalau lebih dari 50 kilometer, dia butuh biaya yang sangat mahal kan. Ini pasti butuh subsidi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok," imbuh dia.
Secara keseluruhan, Hermawan menegaskan, rencana pembangunan TPST di Kota Depok lebih banyak muatan negatifnya.
Baca juga: Penanganan Sampah Depok Disebut Tak Perlu Teknologi Mahal, Cukup Komitmen Memilah Sampah
Menurut dia, karena menghasilkan RDF, TPST di Depok justru menimbulkan pencemaran bagi lingkungan di sekitarnya.
Kata Hermawan, timbulnya pencemaran ini bisa membuat masyarakat yang bermukim di sekitar TPST melayangkan protes.
Karena itu, ia menegaskan, rencana pembangunan TPST di Kota Depok bukan langkah tepat untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Belimbing.
Untuk diketahui, pihak yang akan membangun TPST di Depok adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
TPST ini tepatnya bakal terinstal di tempat pembuangan akhir (TPA) Cipayung, Depok.
Proses awal pembangunan dimulai dari pembuatan detail engineering design (DED).
Baca juga: Tolak Pembangunan TPST di Depok, Komunitas Ini Sebut Produksi RDF Hasilkan Zat Beracun
Setelah itu, dilanjutkan pelelangan jasa konstruksi pembangunan TPST.
Proses lelang jasa konstruksi itu akan rampung pada akhir 2023.
Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan konstruksi TPST akan berlangsung pada 2024.
Pembangunan konstruksi TPST akan berlangsung selama setahun.
Berdasarkan lini waktu tersebut, TPST di TPA Cipayung bakal beroperasi pada 2025.
TPST itu nantinya mengolah 300 ton sampah per hari.
RDF yang dihasilkan sekitar 53 persen dari 300 ton sampah yang diolah atau setara dengan 159 ton.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.