Ketika Daulat Gagal Melindungi Rakyatnya dari Jeratan Kabel

Kalau perlu, penjabat gubernur harus mencopot kepala dinas yang bertanggungjawab dan menggantinya dengan pejabat lain yang bisa bekerja.

Pihak perusahaan yang memasang kabel fiber optik dalam hal ini sub kontraktor atau perusahaan yang mengelola kabel fiber optik harus bertanggung jawab atas kelalaian dalam menjalankan tugas mereka dengan benar.

Kesan kerja asal-asalan dan teledor begitu kentara dalam kasus kabel fiber optik yang menjuntai di Jalan Pangeran Antasari.

Parlemen harus bertindak

Mencermati sikap anggota Dewan di DPRD DKI Jakarta, saya mencatat hanya dari beberapa fraksi saja yang kritis atas musibah yang menimpa Sultan Rifat Alfatih.

Mungkin kasus yang menimpa Sultan Rifat ini terlambat viral karena kejadiannya pada Januari 2023, tetapi baru mencuat Juli 2023, sehingga politisi “terlambat panas". Biasanya anggota Dewan begitu sigap bersuara jika ada kejadian yang viral di media sosial.

Politisi Kebon Sirih (meminjam nama lokasi Gedung DPRD DKI bersemayam) harus menggunakan hak politiknya untuk meminta pertanggungjawaban Pemprov DKI Jakarta.

Persoalan ketidakberesan utilitas di Jakarta bukan hanya sekarang, tetapi berlangsung abadi dari masa ke masa.

Saat menggelar gelaran lomba balap formula mobil listrik, sebagian pihak merasa bangga dan jumawa akan keberhasilan penyelenggaraan di Jakarta.

Ketika Jakarta ditunjuk menjadi tempat penyelenggaraan konser Coldplay, publik begitu mudah terpesona.

Namun saat ada warga mengalami kejadian fatal karena ketidakbecusan aparat Pemda DKI, kita harusnya kompak bersatu menggugat malfungsi yang dilakukan aparat.

Momentum pembentukkan panitia khusus harus disegerakan oleh DPRD DKI Jakarta untuk mengoreksi sekaligus mengevaluasi kinerja penjabat gubernur, apakah memang layak atau tidak mengurus Ibu Kota.

Jika tidak, maka langkah sebagian warga yang akan melakukan gugatan class action terhadap kelalaian Pemprov DKI akan menjadi penguat kalau politisi Kebon Sirih tidak responsif dengan aspirasi warga.

Belum ada anggota Dewan yang berkunjung ke rumah korban, walau berdomisili di Bintaro di luar Jakarta “coret”. Tempat kejadian perkara yang berada di Jakarta tentunya kudu menjadi pertimbangan anggota Dewan.

Pamor DPRD DKI Jakarta kini dalam ujian setelah salah anggotanya ketahuan bermain “slot” judi, walau yang diakuinya hanya permainan Crush Candy saat menunggu rapat paripurna dimulai.

Pansus soal ketidakberesan utilitas tidak sekadar langkah politik belaka, tetapi mendudukkan fungsi pamong dalam bekerja melayani warganya.

Saya risau dan khawatir, jika daulat sudah tidak bisa melindungi warganya dari ancaman kabel, galian tanah, banjir, kemacetan, kriminalitas dan kepengapan warga atas masalah-masalah sosial, maka jangan-jangan di semua persoalan daulat memang tidak peduli dengan rakyatnya.

Daulat sibuk dengan urusan jabatan, rakyat sibuk berjibaku menghindar kabel yang berserakkan di rimba raya.

Aneka kabel menjuntai, galian tanah di mana-mana.
Banjir mengancam, polusi semakin menggila
Copet merajalela, kemacetan dimana-mana
Kemana gerangan daulat berada?
Bisa jadi daulat sedang sibuk memikir jabatan
Sementara rakyat dibiarkan celaka menghadapi maut

(“Bopeng Jakarta Dibilang Bagus” – Ari Junaedi)