DEPOK, KOMPAS.com - Terjadi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Puskesmas Kalimulya, Depok, Jawa Barat.
Kepala Puskesmas Kalimulya Agustina Ika Damayanti berujar, peningkatan kasus ISPA di puskesmas ini terjadi dalam dua bulan terakhir.
"Iya, (kasus ISPA di Puskesmas Kalimulya) meningkat. Peningkatan terjadi dua bulan terakhir," ucapnya melalui pesan singkat, Selasa (15/8/2023).
Ia menyebutkan, terdapat 4.272 pasien ISPA di Puskesmas Kalimulya periode Januari hingga 14 Agustus 2023.
Baca juga: Puskesmas Pasar Minggu Banyak Tangani Pasien ISPA, Ini Imbauan Dokter
Selain ISPA, terdapat pula pasien yang mengeluhkan penyakit pernapasan selain ISPA. Salah satunya pasien balita yang menderita pneumonia.
"Terdapat 4.272 kasus ISPA sampai dengan 14 Agustus 2023. Pada balita juga terjadi peningkatan kasus radang paru, seperti pneumonia," urainya.
Ia menambahkan, untuk meminimalisir kasus ISPA, Puskesmas Kalimulya meminta warga agar tetap menggenakan masker meskipun pandemi Covid-19 kini dinyatakan berakhir.
Baca juga: Ada 132.851 Kasus ISPA hingga Juli 2023 di Jakpus, Kasudinkes: Tak Ada Lonjakan
"Masyarakat untuk tetap menggunakan masker, walaupun pandemi Covid-19 sudah dinyatakan selesai," tutur Agustina.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan empat instruksi atau perintah untuk menangani buruknya kualitas udara di Jabodetabek.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas polusi udara wilayah Jabodetabek di Istana Merdeka, pada Senin (14/8/2023).
"Pertama, untuk penanganan polusi dalam jangka pendek harus secepatnya dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek agar lebih baik. Kemudian ada rekayasa cuaca untuk memancing hujan di Jabodetabek," ujar Jokowi.
Baca juga: Pasien ISPA Terbanyak di Puskesmas Se-Kecamatan Pasar Minggu Didominasi Usia Produktif
"Dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi khususnya di Jabodetabek. Kemudian memperbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran," tutur dia.
Apabila diperlukan, lanjut Presiden, pemerintah akan mendorong work from home (WFH) untuk karyawan perkantoran.
Atau bisa juga dilakukan kerja secara hibrid dengan skema WFH dan work from office (WFO).
Kedua, untuk penanganan jangka menengah, Jokowi meminta kementerian dan lembaga terkait secara konsisten mendorong penerapan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal.
Baca juga: Belum Ada Peningkatan Kasus ISPA di Jakbar meski Kualitas Udara Jakarta Buruk