Pemprov DKI Diminta Terapkan Aturan Ganjil Genap 24 Jam untuk Tangani Polusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemprov DKI segera mengevaluasi aturan ganjil genap yang diberlakukan di Ibu Kota.

Ida menyarankan Pemprov DKI Jakarta menerapkan ganjil genap selama 24 jam sebagai upaya pengendalian polusi udara.

"Ini segera dievaluasi, kalau memang kecil (mengurangi polusi udara), segera dilakukan 24 jam. Jadi bukan hanya saat jam kerja," ujar Ida dalam keterangannya, Jumat (25/8/2023).

Baca juga: Kualitas Udara Jakarta Pagi Ini Masih Buruk meski Sebagian ASN DKI WFH

Anggota Fraksi PDI-P itu berharap, penerapan ganjil genap selama 24 jam dapat mengurangi mobilitas kendaraan pribadi yang disebut menjadi penyumbang tertinggi polusi.

"Kita kan sama-sama mendengar, polusi udara itu terbanyak adalah disumbangkan oleh kendaraan bermotor," ucap Ida.

Diketahui, kualitas udara Jakarta pada Jumat pagi masih masuk kategori tidak sehat. Kualitas udara Ibu Kota per pukul 06.44 WIB bahkan menduduki peringkat ketiga terburuk di dunia.

Dikutip dari laman pengukuran kualitas udara IQAir, indeks kualitas udara di DKI Jakarta tercatat di angka 155, berada di bawah Kota Dubai dan Doha dengan angka 176 dan 174.

Baca juga: Setelah Terapkan WFH, Heru Budi Kini Minta ASN Beli Kendaraan Listrik demi Atasi Polusi

Adapun konsentrasi polutan tertinggi dalam udara DKI Jakarta hari ini PM 2.5, dengan nilai konsentrasi 105 mikrogram per meter kubik.

Konsentrasi tersebut 12.8 kali nilai panduan kualitas udara tahunan World Health Organization (WHO).

Berdasarkan data di atas, artinya kualitas udara di Jakarta tetap buruk meski sebagian aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diketahui memberlakukan WFH bagi 50 persen ASN sejak 21 Agustus 2023.

Baca juga: Efektivitas WFH ASN DKI Dipertanyakan, DLH: Itu Hal Kecil yang Diharapkan Berdampak

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto sendiri mengakui, kebijakan WFH tak berdampak signifikan karena jumlah ASN DKI kalah banyak dibandingkan ASN kementerian/lembaga dan karyawan swasta yang tidak WFH.

Terlebih, kebijakan ini baru diterapkan beberapa hari.

Selain itu, polusi Jakarta juga disebabkan oleh sejumlah faktor lain, tak hanya kendaraan yang digunakan ASN.

"Saya sampaikan bahwa kita tidak bisa dengan pemberlakuan WFH baru 1-2 hari, maka dicek IQAir-nya kok masih tinggi. Karena memang penyebab emisi itu tidak hanya transportasi. Ada sektor lainnya, yaitu sektor industri," jelas Asep.