Anggota DPRD DKI Sebut Warga Banyak yang Keluhkan Fasilitas Transportasi Umum

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk membenahi fasilitas transportasi publik untuk digunakan masyarakat.

Suhud mengatakan, saat reses, dia mendapatkan keluhan mengenai fasilitas transportasi publik yang ujungnya berdampak pada kurangnya minat masyarakat. 

"Transportasi publik dibenahi untuk kemudahan. Saya contohkan setiap saya reses itu Jak Lingko sedikit untuk bisa masuk ke masyarakat, terus juga kemudahan untuk mendapatkan kartu," kata Suhud di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (12/9/2023).

Baca juga: Heru Wajibkan Pejabat DKI Pakai Kendaraan Listrik, Anggota DPRD: Salah Kaprah!

"Apalagi isu mau dipotong subsidi transportasi, itu lebih parah lagi, ya harusnya kan diambil dari yang lain anggaran, jangan motong subsidi," katanya lagi.

Selain itu, Suhud menilai Pemrov DKI harus kembali mempertimbangkan soal imbauan kepada masyarakat dan kewajiban bagi ASN menggunakan kendaraan berbasis listrik.

"Harusnya berhenti, okelah mobil listrik katanya tidak memunculkan polusi, tapi kan banyak kajian menimbulkan yang lain, kemacetan, apakah mengurangi polusi," kata Suhud.

Baca juga: Kebijakan Harus Konsisten, Anggota DPRD Harap Tilang Emisi Kendaraan Tetap Dilanjutkan

Menurut Suhud, Heru Budi semestinya mewajibkan para pejabat di Pemprov DKI menggunakan transportasi publik untuk menunjang aktivitas keseharian.

"Yang betul itu harusnya didorong masyarakat pakai transportasi publik kemudian transportasi publik dibuat nyaman dibikin murah, itu yang bener. Bukan tambal sulam kebijakannya," ucap Suhud.