Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diminta KTP dan Kartu BPJS Saat Melahirkan di RS Bogor, Pasien: Sampai Sekarang Belum Dikembalikan

Kompas.com - 13/09/2023, 19:02 WIB
Wasti Samaria Simangunsong ,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hanny Armita (40), seorang ibu yang melahirkan di sebuah rumah sakit di Kota Bogor, mengaku belum menerima kembali KTP dan kartu BPJS-nya sejak diminta untuk keperluan administrasi oleh pihak rumah sakit pada Sabtu (9/9/2023) lalu.

Saat itu, KTP dan kartu BPJS milik Hanny diminta oleh pegawai rumah sakit saat ia mengalami kontraksi sebelum melahirkan.

"Karena waktu itu saya enggak konsentrasi, kesakitan, saya ditanyain mana KTP, saya kasih-kasih saja, dan sampai sekarang saya enggak tahu di mana KTP dan BPJS saya itu," kata Hanny kepada Kompas.com, Rabu (13/9/2023).

Baca juga: Tak Mampu Bayar Persalinan lalu Ajukan Cicilan, Seorang Ibu Sempat Tertahan di Rumah Sakit

Hanny mengaku sudah menanyakan kartu identitasnya kepada para pegawai administrasi di rumah sakit itu. Namun, tidak ada pegawai yang tahu di mana letak kedua kartu tersebut.

"Saya sudah tanya ke rumah sakit, dia bilang, 'Saya sudah kasih ke tetangga kamu' atau 'Sama bidan yang bawa kamu'. Saat saya tanya ke mereka (tetangga dan bidan), katanya KTP BPJS masih di rumah sakit. Sampai sekarang saya enggak tahu di mana itu KTP dan BPJS saya," ujar dia.

Hanny mengakui, ia memiliki kendala dalam membayar biaya persalinan lantaran BPJS-nya tidak aktif.

Namun, sejak awal masuk rumah sakit, kata Hanny, pihak rumah sakit memutuskan untuk membantu persalinannya dengan alasan kemanusiaan.

"Setelah sampai rumah sakit, ternyata BPJS saya kan belum dibayar, tapi pihak rumah sakit punya kebijaksanaan membantu dengan alasan kemanusiaan waktu itu, menolong nyawa pasien," tutur dia.

Baca juga: Penderitaan Ibu Muda di Bekasi Sebelum Dibunuh Suami: Dikunci di Dalam Kontrakan Usai Alami KDRT

Hanny pun tidak berkeberatan jika memang dua kartu identitasnya itu benar-benar ditahan oleh pihak rumah sakit.

"Kalau memang mereka mau nahan, ya tinggal bilang saja, kalau mau nahan identitas saya," kata dia.

Namun kata dia, sebagai perantau, Hanny tentu memerlukan KTP-nya. "Kan saya yang namanya tinggal jauh, penting itu identitas, apalagi BPJS," ujar wanita asal Bengkulu itu.

Adapun soal biaya persalinan, setelah melalui diskusi panjang dengan pihak rumah sakit, akhirnya Hanny diperbolehkan mencicil biaya melahirkan sebesar Rp 8 juta tersebut.

Syaratnya, Hanny harus membuat surat pernyataan usai mentransfer cicilan pertama.

Baca juga: Tak Jualan di Medsos, Pedagang Pasar Tanah Abang: Saingannya Berat, Live Berjam-jam Takut Sia-sia

Sementara itu, bayinya saat ini masih menjalani perawatan intensif di ruang NICU rumah sakit karena didiagnosis sejumlah penyakit.

"Saya sempat tanya dokter sebelum pulang. Katanya masih ada terapi karena bayinya kuning, jadi dikasih ultraviolet. Saya enggak tahu apa-apa karena dari awal mereka diagnosis anak saya itu tidak nangis, makanya masuk inkubator," jelas Hanny.

"Terus diagnosis lainnya, anak saya pneumonia. Saya enggak ngerti, cuma bisa dengerin saja anak saya sakit apa sebenarnya. Sebentar ini, sebentar itu, diagnosis itu banyak sekali," tutur dia.

Kompas.com sudah berupaya tiga kali menghubungi pihak rumah sakit pada Rabu siang. Namun, pihak rumah sakit belum buka suara soal peristiwa ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Megapolitan
DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com