Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/09/2023, 21:05 WIB
Tria Sutrisna,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono disebut menugaskan Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) periode 2023-2026 untuk fokus membantu mengatasi kemacetan.

Hal itu disampaikan Ketua DTKJ Haris Muhammadun setelah dia bersama sejumlah anggota dikukuhkan oleh Heru Budi pada Senin (25/9/2023) di Balai Kota DKI Jakarta.

"DTKJ fokus terhadap berbagai langkah strategis dalam mengurangi dampak kemacetan Jakarta," ujar Haris dalam keterangan resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin (25/9/2023).

Menurut Haris, langkah-langkah yang dilakukan di antara adalah membantu memperluas cakupan rute transportasi publik.

Baca juga: Macet akibat Kebakaran di Cilandak KKO, Pengemudi Motor Berbondong-bondong Lawan Arah

Sebelumnya, DTKJ juga telah merekomendasikan besaran tarif bus transjakarta rute Bandara Soekarno-Hatta, dan pengaturan jam kerja untuk mengatasi kemacetan.

"Namun waktu pengaturan ulang jam kerja pada akhirnya kami memang evaluasi, dan ternyata bersifat imbauan saja. Yang paling bagus adalah bagaimana kami memperluas jangkauan angkutan umum," kata Haris.

Haris menambah bahwa saat ini DTKJ sedang fokus mendampingi perencanaan pembangunan LRT Jakarta rute 1B Velodrome-Manggarai.

Pendampingan dilakukan agar moda transportasi massal yang dihadirkan bisa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat

"Sebetulnya, ada salah satu keinginan masyarakat seperti perpanjangan (Jalur LRT Velodrome) sampai ke Dukuh Atas. Komisi Litbang kita sedang melakukan kajian bersama stakeholder yang lain," tutur Haris.

Baca juga: Tabebuya Bermekaran di Jakarta, Pemprov DKI: Bisa Jadi Penurun Stres akibat Macet

Sebagai informasi, Heru Budi mengukuhkan 19 anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) periode 2023-2026 pada Senin (25/9/2023).

Pengukuhan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 541 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Dewan Transportasi Kota Provinsi DKI Jakarta Periode 2023-2026.

"Pada hari ini Senin tanggal 25 September 2023 saya PJ Gubernur DKI Jakarta dengan ini secara resmi mengukuhkan saudara sebagai Dewan Transportasi Kota Provinsi DKI Jakarta periode 2023-2026," ujar Heru Budi dalam keterangan resminya, Senin (25/9/2023).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Bawaslu DKI Bakal Panggil Gibran Rakabuming Terkait Bagi-bagi Susu di CFD Jakarta

Bawaslu DKI Bakal Panggil Gibran Rakabuming Terkait Bagi-bagi Susu di CFD Jakarta

Megapolitan
'Walau Jakarta Bukan Ibu Kota Lagi, Bukan Berarti Warganya Enggak Boleh Memilih'

"Walau Jakarta Bukan Ibu Kota Lagi, Bukan Berarti Warganya Enggak Boleh Memilih"

Megapolitan
4 Bocah Ditemukan Tewas di Jagakarsa, Polisi: Pelakunya Diduga Orangtuanya Sendiri

4 Bocah Ditemukan Tewas di Jagakarsa, Polisi: Pelakunya Diduga Orangtuanya Sendiri

Megapolitan
Berencana Terapkan Sistem Satu Arah di Pamulang dan Pondok Aren, Dishub Tangsel Siapkan Jalur Alternatif

Berencana Terapkan Sistem Satu Arah di Pamulang dan Pondok Aren, Dishub Tangsel Siapkan Jalur Alternatif

Megapolitan
Ketua RW di Pondok Pinang Takut Kebanjiran Usai Saluran Air Jalan RA Kartini Diperbaiki

Ketua RW di Pondok Pinang Takut Kebanjiran Usai Saluran Air Jalan RA Kartini Diperbaiki

Megapolitan
Perampokan Minimarket di Bekasi, Warga: Polisi Jarang Patroli

Perampokan Minimarket di Bekasi, Warga: Polisi Jarang Patroli

Megapolitan
Pengamen di Cakung Pukul Pemuda Disabilitas karena Kesal Tak Diberi Uang

Pengamen di Cakung Pukul Pemuda Disabilitas karena Kesal Tak Diberi Uang

Megapolitan
Pengamat: Mestinya Oknum yang Disebut Aiman Diperiksa atau Melapor

Pengamat: Mestinya Oknum yang Disebut Aiman Diperiksa atau Melapor

Megapolitan
Minimarket di Bekasi Dirampok Komplotan Bersenjata, Warga Takut Jadi Korban

Minimarket di Bekasi Dirampok Komplotan Bersenjata, Warga Takut Jadi Korban

Megapolitan
Tekan Kemacetan di Pamulang dan Pondok Aren, Dishub Tangsel Bakal Terapkan Sistem Satu Arah

Tekan Kemacetan di Pamulang dan Pondok Aren, Dishub Tangsel Bakal Terapkan Sistem Satu Arah

Megapolitan
RSJ Dr Soeharto Heerdjan Tidak Siapkan Pelayanan Khusus bagi Pasien 'Caleg Gagal'

RSJ Dr Soeharto Heerdjan Tidak Siapkan Pelayanan Khusus bagi Pasien "Caleg Gagal"

Megapolitan
Warga: Dari Zaman Gubernur DKI Jokowi, Baru Sekarang Saluran Air di Jalan RA Kartini Diperbaiki

Warga: Dari Zaman Gubernur DKI Jokowi, Baru Sekarang Saluran Air di Jalan RA Kartini Diperbaiki

Megapolitan
Soal Wacana Gubernur Jakarta Akan Ditunjuk Presiden, F-PKS: Seperti Kembali ke Orba

Soal Wacana Gubernur Jakarta Akan Ditunjuk Presiden, F-PKS: Seperti Kembali ke Orba

Megapolitan
Fraksi PDI-P DKI Sebut Biaya Pilkada Jangan Jadi Alasan Atur Penunjukan Langsung Gubernur Jakarta

Fraksi PDI-P DKI Sebut Biaya Pilkada Jangan Jadi Alasan Atur Penunjukan Langsung Gubernur Jakarta

Megapolitan
Sebut Aiman Pantas Protes atas Laporannya, Pengamat: Ini Pasal Karet

Sebut Aiman Pantas Protes atas Laporannya, Pengamat: Ini Pasal Karet

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com