Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kronologi Pasutri Ditusuk Adik Ipar di Gambir, Berawal Hendak Tagih Hutang

Kompas.com - 25/09/2023, 20:43 WIB
Xena Olivia,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan suami istri (pasutri) berinisial AT (30) dan WR (21) ditusuk adik iparnya, MS, saat hendak menagih hutang, Kamis (21/9/2023) malam.

Insiden itu terjadi di kediaman MS, tepatnya di Jalan Setia Kawan, Gang Langgar, Gambir, Jakarta Pusat.

Mulanya, AT dan WR mendatangi rumah pelaku dengan maksud menagih hutang sebesar Rp 300.000.

“Korban AT adalah kakak kandung istri MS, yaitu I,” kata Kanitreskrim Polsek Metro Gambir AKP Kadek Dwi saat dihubungi Kompas.com, Senin (25/9/2023).

Baca juga: Pasutri di Gambir Pergi ke RS Sendiri Setelah Diserang Adik Ipar, Korban: Tidak Ada Warga yang Tolong

Sesampainya di rumah pelaku, terjadi keributan antara AT dan MS. Spontan, pelaku mengambil senjata tajam sejenis pahat dan menusuk AT.

“Saat melakukan penusukan kembali, pisaunya terkena WR yang berada di belakang AT. Lalu kedua korban datang ke Polsek Gambir untuk melapor,” lanjut Kadek.

Akibat peristiwa itu, AT mengalami luka sobek pada dada dan punggung sebelah kanan. Sementara itu, WR mengalami luka tusuk pada mata sebelah kiri.

Teranyar, sang pasturi tak diperbolehkan pulang oleh pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) karena masih menunggak pembayaran.

"Kami tak tahu harus bagaimana lagi, pihak RS meminta biaya pengobatan sebesar Rp 25-30 juta atas serangkaian perawatan serta operasi yang dilakukan," kata AT saat dihubungi, Minggu (24/9/2023).

Baca juga: Tak Ditanggung BPJS, Pasutri Korban Penusukan Adik Ipar Tak Bisa Bayar Biaya RS Rp 30 Juta

Tingginya biaya yang harus dilunasi itu berpangkal pada seluruh pengobatan WR di RSCM tak ditanggung BPJS.

Sementara, pihak rumah sakit hanya memberikan satu opsi supaya pengobatan istrinya bisa ditanggung pemerintah, yakni menggunakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

"Harapan terakhir itu hanya Jamkesda. Baru bisa diproses hari Senin dan pihak RS bilang belum tentu disetujui. Tapi mereka janji bakal berusaha," tutur AT.

"Kalau sampai ditolak, saya benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Saya saja tak memiliki uang yang cukup untuk membeli susu dan pampers," tutup dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Ketua RW di Pondok Pinang Takut Kebanjiran Usai Saluran Air Jalan RA Kartini Diperbaiki

Ketua RW di Pondok Pinang Takut Kebanjiran Usai Saluran Air Jalan RA Kartini Diperbaiki

Megapolitan
Perampokan Minimarket di Bekasi, Warga: Polisi Jarang Patroli

Perampokan Minimarket di Bekasi, Warga: Polisi Jarang Patroli

Megapolitan
Pengamen di Cakung Pukul Pemuda Disabilitas karena Kesal Tak Diberi Uang

Pengamen di Cakung Pukul Pemuda Disabilitas karena Kesal Tak Diberi Uang

Megapolitan
Pengamat: Mestinya Oknum yang Disebut Aiman Diperiksa atau Melapor

Pengamat: Mestinya Oknum yang Disebut Aiman Diperiksa atau Melapor

Megapolitan
Minimarket di Bekasi Dirampok Komplotan Bersenjata, Warga Takut Jadi Korban

Minimarket di Bekasi Dirampok Komplotan Bersenjata, Warga Takut Jadi Korban

Megapolitan
Tekan Kemacetan di Pamulang dan Pondok Aren, Dishub Tangsel Bakal Terapkan Sistem Satu Arah

Tekan Kemacetan di Pamulang dan Pondok Aren, Dishub Tangsel Bakal Terapkan Sistem Satu Arah

Megapolitan
RSJ Dr Soeharto Heerdjan Tidak Siapkan Pelayanan Khusus bagi Pasien 'Caleg Gagal'

RSJ Dr Soeharto Heerdjan Tidak Siapkan Pelayanan Khusus bagi Pasien "Caleg Gagal"

Megapolitan
Warga: Dari Zaman Gubernur DKI Jokowi, Baru Sekarang Saluran Air di Jalan RA Kartini Diperbaiki

Warga: Dari Zaman Gubernur DKI Jokowi, Baru Sekarang Saluran Air di Jalan RA Kartini Diperbaiki

Megapolitan
Soal Wacana Gubernur Jakarta Akan Ditunjuk Presiden, F-PKS: Seperti Kembali ke Orba

Soal Wacana Gubernur Jakarta Akan Ditunjuk Presiden, F-PKS: Seperti Kembali ke Orba

Megapolitan
Fraksi PDI-P DKI Sebut Biaya Pilkada Jangan Jadi Alasan Atur Penunjukan Langsung Gubernur Jakarta

Fraksi PDI-P DKI Sebut Biaya Pilkada Jangan Jadi Alasan Atur Penunjukan Langsung Gubernur Jakarta

Megapolitan
Sebut Aiman Pantas Protes atas Laporannya, Pengamat: Ini Pasal Karet

Sebut Aiman Pantas Protes atas Laporannya, Pengamat: Ini Pasal Karet

Megapolitan
Minimarket di Sebelah Tokonya Dirampok, Alamsyah: Ini Baru Pertama Kali Terjadi

Minimarket di Sebelah Tokonya Dirampok, Alamsyah: Ini Baru Pertama Kali Terjadi

Megapolitan
Kritik Wacana Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Fraksi PDI-P: Jangan Kebiri Hak Warga!

Kritik Wacana Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Fraksi PDI-P: Jangan Kebiri Hak Warga!

Megapolitan
Tolak RUU DKJ soal Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, F-PKS: Harus Kembali ke Semula

Tolak RUU DKJ soal Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, F-PKS: Harus Kembali ke Semula

Megapolitan
Belum Dapat Izin PUPR, Perbaikan Saluran Air di Pondok Pinang Baru Rampung Setengah

Belum Dapat Izin PUPR, Perbaikan Saluran Air di Pondok Pinang Baru Rampung Setengah

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com