Atasi Banjir, Pj Gubernur DKI Upayakan Pengelolaan Aliran Sungai dan Sistem Drainase

"Upaya adaptasi dilakukan dengan membangun tanggul pengaman di NCICD Fase A serta peningkatan sistem polder di wilayah pesisir Jakarta, seperti pengadaan pompa, pintu air, waduk, dan prasarana lainnya," imbuh Hendri.

Untuk upaya mitigasi, DSDA Jakarta telah mencegah potensi banjir di wilayah pesisir dengan mengendalikan kenaikan permukaan air laut (sea level rise) dan penurunan permukaan tanah (land subsidence).

Hendri menambahkan, upaya ini juga dengan mengontrol dan mengawasi sumur berizin maupun ilegal.

Fokus atasi masalah banjir

Penanganan banjir yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta turut menjadi perhatian pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dalam mengatasi masalah banjir harus dipercepat agar masalah ini bisa segera teratasi.

“Pemerintah harus fokus pada pembangunan untuk mengatasi banjir, seperti membenahi badan sungai dan membuat sodetan atau bendungan kering untuk mengatasi banjir kiriman,” ucap Nirwono kepada Kompas.com, Senin (23/10/2023).

Ia melanjutkan, Pemprov DKI Jakarta juga perlu melakukan rehabilitasi saluran air. Selain itu, perlu pula penambahan daerah resapan air dan membangun rumah susun (rusun) antibanjir, untuk menampung warga yang terdampak program pengendalian banjir.

“Waduk Pluit merupakan salah satu contoh rehabilitasi infrastruktur yang sangat baik. Untuk mengatasi banjir lokal, pemerintah dapat menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan area resapan lainnya,” papar Nirwono.

Baca juga: Eceng Gondok dari Waduk Pluit Bakal Dijadikan Kompos

Terkait Sodetan Ciliwung, Nirwono menilai bahwa infrastruktur ini akan berhasil menangani banjir jika dibarengi dengan sejumlah perbaikan lain. Misalnya dengan pembenahan dan penataan Sungai Ciliwung.

“Bisa dengan normalisasi atau naturalisasi, bisa juga dengan mengombinasikan keduanya. Metode ini juga harus didukung dengan operasional bendungan kering di Ciawi dan Sukamahi,” tambah Nirwono.

Ia pun meminta Pemprov DKI Jakarta untuk dapat mengatasi banjir rob yang menghantui masyarakat pesisir.

Menurutnya, restorasi kawasan pesisir harus menjadi solusi penanganan banjir rob, khususnya di wilayah Jakarta Utara. Sebab, ia menganggap banjir rob tidak akan selesai hanya dengan menggunakan pompa air.

“Restorasi kawasan pesisir tidak hanya mengatasi rob, abrasi pantai, intrusi air laut, dan tsunami, tetapi juga sebagai antisipasi ancaman tenggelamnya Ibu Kota,” tegas Nirwono, seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu (28/12/2022).

Ia mengimbau pula Pemprov DKI Jakarta agar melakukan reforestasi hutan mangrove sebagai benteng alami yang ramah lingkungan dalam mengatasi banjir rob. Cara ini bahkan lebih murah ketimbang membangun tanggul raksasa. (Rindu Pradipta Hestya)