IPW Ingatkan Netralitas TNI, Polri, dan ASN pada Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Police Watch (IPW) mengingatkan TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN) tetap bersikap netral saat Pemilu 2024.

"IPW ingatkan bahwa TNI, Polri, dan ASN wajib netral pada Pemilu 2024," ucap Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/11/2023).

Baca juga: Dilaporkan ke Polisi, Aiman: Kalau Ada Suara Kritis, Jangan Langsung Lapor

Menurut dia, netralitas dari ketiga aparat negara dinilai penting untuk menjaga marwah Pemilu 2024.

"Hal ini untuk menjaga legitimasi Pemilu 2024 tetap kuat," kata dia.

Permintaan IPW juga berkaitan dengan pernyataan politikus Aiman Witjaksono yang menyebut ada oknum polisi tidak pada Pemilu 2024.

Sugeng menilai, pernyataan Aiman hanya mengingatkan terkait soal netralitas. Hal itu tidak perlu diperpanjang dan diselesaikan secara damai.

"Memang Aiman harus diklarifikasi dan kemudian diselesaikan secara damai," kata Sugeng.

Baca juga: Laporan terhadap Aiman Tetap Diusut meski Kapolri Instruksikan Tunda Proses Hukum Peserta Pemilu

"Nah ini menjadi pengingat bersama saja untuk tidak berkembang," tambah dia.

Selain IPW, beberapa pihak juga mengingatkan soal netralitas pada Pemilu 2024.

Salah satunya calon presiden (capres) Ganjar Pranowo. Ia percaya aparat TNI dan Polri akan netral dalam Pilpres 2024.

Belajar dari pengalaman beberapa pemilu sebelumnya, Ganjar menyebut TNI dan Polri sudah menunjukkan sikap netralnya.

"Saya orang yang percaya aparat bisa netral," ujar Ganjar.

Latar belakang Ganjar merupakan anak dari seorang polisi. Ia yakin banyak aparat yang mempunyai hati nurani dan bersikap netral.

Baca juga: Ini Pernyataan Aiman Witjaksono soal Oknum Polri Tak Netral pada Pemilu 2024 yang Diperkarakan ke Polisi

"Apalagi saya anak polisi, jadi kita tahu ya. Saya anak militer waktu itu ABRI, saya anaknya, jadi kita sama-sama tahu, banyak yang punya nurani bagus di antara mereka," kata dia.

Selain itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) juga meminta Presiden Joko Widodo untuk bersikap netral pada gelaran Pemilu 2024.

Sebab, KontraS mencium berbagai potensi pelanggaran, kecurangan, dan penyalahgunaan kewenangan, pada pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden 2024.

Potensi itu terjadi karena sikap penguasa yang tidak netral atau memihak kepada salah satu calon tertentu.

"Untuk Presiden (Jokowi) kami merekomendasikan dan menyerukan untuk bersikap netral pada Pemilu 2024 dengan menghentikan segala bentuk dugaan penyalahgunaan kekuasaan baik lewat pengerahan TNI Polri, BIN, hingga ASN," kata Deputi Koordinator KontraS Andi Muhammad Rezaldy.