Alotnya Pembahasan UMP DKI 2024, Pengusaha Usulkan Rp 5 Juta, Buruh Ngotot Rp 5,6 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang Dewan Pengupahan untuk membahas besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 DKI Jakarta pada Jumat (17/11/2023) berlangsung alot.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI, serta serikat pekerja yang hadir dalam sidang itu belum satu suara.

Ketiga unsur dalam Dewan Pengupahan DKI itu masih berbeda pendapat mengenai besaran nilai indeks tertentu, yakni variabel alfa.

"Kami unsur pengusaha menyelesaikan agenda kami, yakni merekomendasikan besaran UMP Jakarta tahun 2024. Itu memang tidak ada kesepahaman," ujar Wakil Ketua Apindo DKI Jakarta Nurjaman di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat.

Usulan kenaikan UMP beda-beda

Nurjaman mengatakan, Pemprov DKI, Apindo DKI, dan serikat pekerja mengusulkan besaran kenaikan UMP yang berbeda.

Apindo dan Pemprov DKI mengusulkan kenaikan UMP 2024 DKI Jakarta sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Baca juga: Buruh Tolak Usulan Kenaikan UMP DKI 2024 Sesuai PP 51

Namun, Apindo dan Pemprov DKI mengusulkan nilai variabel alfa yang berbeda.

Variabel alfa adalah indeks yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilainya antara 0,1 sampai 0,3.

"Usulan pengusaha yaitu alfa 0,2 menjadi besaran (UMP 2024) Rp 5.043.000 dan unsur pemerintah tetap mengacu pada PP 51 tetapi alfanya 0,3, itu sebesar Rp 5.063.000," kata Nurjaman.

Buruh tolak PP 51

Sementara itu, serikat buruh menolak kenaikan UMP 2024 DKI Jakarta disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023.

Anggota Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja, Dedi Hartono, mengatakan bahwa pihaknya bersikeras mengusulkan kenaikan UMP DKI 2024 sebesar 15 persen.

"Angkanya sama dengan yang kami sampaikan di sebelum-sebelumnya, tuntutan pekerja naik 15 persen dengan angka Rp 5.637.069," ujar Dedi.

Baca juga: Sidang Pengupahan Berlangsung Alot, Besaran Kenaikan UMP 2024 Belum Ditetapkan

Menurut Dedi, serikat pekerja menuntut kenaikan UMP 15 persen karena melihat nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Jakarta.

"Itu menggunakan formula inflasi DKI Jakarta 1,89 persen, ditambah pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta 4,9 persen, ditambah indeks tertentu 8,15 persen, sehingga menjadi sebesar Rp 5.637.068," kata Dedi.

Menurut Dedi, besaran angka kenaikan UMP sesuai PP Nomor 51 Tahun 2023 yang diusulkan Pemprov DKI dan Apindo seolah tidak melihat kontribusi pihak buruh.

Baca juga: Disnaker: Putusan UMP DKI Jakarta 2024 Tetap di Tangan Heru Budi

Pedoman aturan itu dianggap tak memberikan manfaatnya bagi buruh.

"Jadi sebenarnya di PP 51 ini justru menggerus yang seharusnya dinikmati seluruh pekerja buruh. Karena persentase kenaikannya masih di bawah pertumbuhan ekonomi," kata Dedi.

Karena sidang berlangsung alot hingga Jumat malam, Dewan Pengupahan akhirnya belum menentukan besaran kenaikan UMP 2024 yang akan direkomendasikan kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Kenaikan UMP di tangan Heru Budi

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Hari Nugroho menjelaskan, besaran UMP DKI Jakarta 2024 nantinya tetap akan diputuskan Heru Budi.

Besaran UMP akan diputuskan dalam keputusan gubernur (kepgub) tentang UMP DKI 2024.

"Iya, pakai kepgub. Kami membuat laporan ke Pak Pj Gubernur, lalu keputusannya di gubernur, penetapan angkanya berapa UMP DKI," ujar Hari.

Baca juga: Pemprov DKI Tegaskan Tetap Mengacu pada PP untuk Tetapkan UMP 2024

Hari mengatakan, Dewan Pengupahan hanya bertugas memberikan rekomendasi kenaikan UMP 2024.

Rekomendasi itu akan mempertimbangkan saran dan masukan dari akademisi, pengusaha, serta serikat buruh.

"Kami dewan kan memberikan saran, tetap keputusan seluruhnya kepala daerah," jelas Hari.