Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Guru Besar UI: Kita Tidak Mau Demokrasi Pemilu Dirusak Perbuatan Tak Beretika

Kompas.com - 02/02/2024, 13:12 WIB
Dinda Aulia Ramadhanty,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo mengatakan, sivitas akademika di Indonesia berkomitmen untuk menjamin pemilihan umum (pemilu) 2024 berlangsung demokratis.

Menurut dia, demokrasi sudah lama terpupuk di Indonesia sehingga tetap harus dijaga, terutama dalam kontestasi politik lima tahunan. Oleh karena itu, segala tindakan yang merusak demokrasi harus dilawan.

"Kita juga tidak mau pada 2024 ini, demokrasi kita dirusak oleh perbuatan yang tidak sesuai dengan etika-etika bernegara," ujar Harkristuti usai deklarasi kebangsaan di Rotunda UI, Kota Depok, Jumat (2/2/2024).

Baca juga: Sivitas Akademika UI Bacakan Deklarasi Kebangsaan, Minta Pemilu Bebas Intimidasi dan Ketakutan

Menurut dia, anak-anak muda dari milenial hingga generasi Z harus turut serta mengawal demokrasi. Apalagi bagi yang baru pertama kali berpartisipasi dalam pemilu tahun ini. 

Dalam deklarasi kebangsaan itu, Harkristuti juga menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan.

"Mereka semua harus melawan apabila ada upaya untuk mengintimidasi," kata dia.

Harkristuti menegaskan, aksi yang mereka lakukan bukan lah untuk menyerang pejabat atau lembaga tertentu dalam hal politik.

"Kita ini gerakan moral, bukan gerakan politik. Kita berharap para pejabat, yang politisi maupun bukan politisi, mendengar seruan kami," kata dia.

Baca juga: Soal Pemilu 2024, BEM UI: Rakyat Dipertontonkan Dinamika Demokrasi yang Sakit, Jauh dari Jujur dan Adil

Dalam Deklarasi bertajuk "Genderang Universitas Indonesia Bertalu Kembali”, ada empat poin terkait sikap mereka dalam mengawal pemilihan umum (pemilu) 2024.

Sivitas akademika UI menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan, serta berlangsung jujur dan adil.

Mereka menuntut semua ASN, Pejabat Pemerintah, TNI, dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon.

"Menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing," kata Harkristuti.

Dalam seruan tersebut, mereka merasa terpanggil untuk memulihkan demokrasi yang sudah terganggu akibat kecurangan dalam perebutan kuasa yang nihil etika.

Baca juga: Sivitas Akademika UI Singgung Kebebasan Berekspresi yang Tertindas dan Keserakahan

Hal ini, kata Harkristuti, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa.

Oleh sebab itu, mereka mengaku prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi Indonesia.

Saat ini, Indonesia dirasa telah menghilangkan etika dalam bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BNNP DKI Jakarta Musnahkan 3.449,7 Gram Barang Bukti Narkotika

BNNP DKI Jakarta Musnahkan 3.449,7 Gram Barang Bukti Narkotika

Megapolitan
Polisi: Besi Ribar yang Jatuh Mengenai Gerbong Kereta MRT

Polisi: Besi Ribar yang Jatuh Mengenai Gerbong Kereta MRT

Megapolitan
Menantu di Jakbar Diduga Aniaya Mertuanya karena Permasalahan Pembayaran Gaji ART

Menantu di Jakbar Diduga Aniaya Mertuanya karena Permasalahan Pembayaran Gaji ART

Megapolitan
Bandar Narkoba di Pondok Aren Diduga Masih Dalam Pengaruh Sabu Sebelum Tewas Dalam Toren Air

Bandar Narkoba di Pondok Aren Diduga Masih Dalam Pengaruh Sabu Sebelum Tewas Dalam Toren Air

Megapolitan
Operasional MRT Jakarta Dihentikan Sementara, Penumpang yang Sudah “Tap In” Bisa Minta Pengembalian Dana

Operasional MRT Jakarta Dihentikan Sementara, Penumpang yang Sudah “Tap In” Bisa Minta Pengembalian Dana

Megapolitan
Fasilitas Publik di Jaktim Sudah Baik, tapi Masih Perlu Pembenahan

Fasilitas Publik di Jaktim Sudah Baik, tapi Masih Perlu Pembenahan

Megapolitan
MRT Jakarta Pastikan Tidak Ada Korban Insiden Jatuhnya Besi Ribar ke Jalur Kereta

MRT Jakarta Pastikan Tidak Ada Korban Insiden Jatuhnya Besi Ribar ke Jalur Kereta

Megapolitan
KPU Tidak Persoalkan Pemasangan Spanduk hingga Baliho Bacawalkot Bogor Sebelum Masuk Masa Kampanye

KPU Tidak Persoalkan Pemasangan Spanduk hingga Baliho Bacawalkot Bogor Sebelum Masuk Masa Kampanye

Megapolitan
Kaesang Digadang Jadi Cawagub Jakarta, Pengamat: Sekelas Ketua Umum dan Anak Presiden Minimal Cagub

Kaesang Digadang Jadi Cawagub Jakarta, Pengamat: Sekelas Ketua Umum dan Anak Presiden Minimal Cagub

Megapolitan
Penahanan Ditangguhkan, Eks Warga Kampung Bayam Kena Wajib Lapor

Penahanan Ditangguhkan, Eks Warga Kampung Bayam Kena Wajib Lapor

Megapolitan
Warga Dengar Suara Dentuman dan Percikan Api Saat Besi Crane Timpa Jalur MRT

Warga Dengar Suara Dentuman dan Percikan Api Saat Besi Crane Timpa Jalur MRT

Megapolitan
Pemprov DKI Bangun Saluran 'Jacking' untuk Atasi Genangan di Jalan Ciledug Raya

Pemprov DKI Bangun Saluran "Jacking" untuk Atasi Genangan di Jalan Ciledug Raya

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Bangun Jalan Tembus Kelapa Gading Timur sampai Terminal Pulo Gadung

Pemprov DKI Akan Bangun Jalan Tembus Kelapa Gading Timur sampai Terminal Pulo Gadung

Megapolitan
Soal Tapera, Pekerja: Gaji Saya Rp 5 Juta, Kalau Dipotong 3 Persen Mau Beli Rumah di Mana?

Soal Tapera, Pekerja: Gaji Saya Rp 5 Juta, Kalau Dipotong 3 Persen Mau Beli Rumah di Mana?

Megapolitan
Polisi Cek TKP Jatuhnya Besi Crane di Jalur MRT Jakarta

Polisi Cek TKP Jatuhnya Besi Crane di Jalur MRT Jakarta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com