“Real Count” Pileg DPR RI di Bekasi Data 35,69 Persen: PKS Unggul, Diikuti Golkar dan PDI-P

BEKASI, KOMPAS.com - PKS, Golkar, dan PDI-P sementara ini menjadi tiga partai dengan perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) DPR RI 2024 di Kota Bekasi.

Data tersebut berdasarkan hasil hitung sementara dalam real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Hingga Sabtu (17/2/2024) pukul 19.35 WIB, total suara yang masuk berasal dari 35,69 persen tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Bekasi, atau 2.526 dari 7.078 TPS. 

Baca juga: “Real Count” Pileg DPRD Bekasi Data 31,63 Persen: PKS Unggul, Diikuti PDI-P dan Gerindra

PKS saat ini tercatat memperoleh suara tertinggi yakni 21,06 persen. Kemudian, diikuti Golkar dengan perolehan sementara sebesar 12,06 persen.

Selain kedua partai tersebut, PDI-P yang menduduki posisi ketiga sementara ini sudah memperoleh suara 10,97 persen.

Berikut daftar sementara perolehan suara Pileg 2024 untuk wilayah Kota Bekasi::

1. PKB: 9,98 persen

2. Partai Gerindra: 9,54 persen

3. PDI-P: 10,97 persen

4. Golkar: 12,06 persen

5. Partai Nasdem: 5,35 persen

6. Partai Buruh: 2,78 persen

7. Partai Gelora: 2,08 persen

8. PKS: 21,16 persen

9. PKN: 0,77 persen

10. Partai Hanura: 0,93 persen

11. Partai Garuda: 2,3 persen

12. PAN: 5,36 persen

13. PBB: 1,43 persen

14. Partai Demokrat: 4,39 persen

15. PSI: 6,17 persen

16. Perindo: 1,2 persen

17. PPP: 1,81 persen

18. Partai Ummat: 1,73 persen 

Baca juga: “Real Count” Pilpres di Bekasi Data 51,2 Persen: Prabowo Unggul Tipis dari Anies

Sebagai informasi, data yang tersaji di dalam situs web KPU merupakan alat bantu untuk keterbukaan hasil penghitungan suara.

Penghitungan suara secara resmi tetap dilakukan melalui mekanisme rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, hingga pusat, dengan penandatanganan berita acara di setiap tingkatan.

KPU RI melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari Kamis (15/2/ 2024) hingga Rabu (20/3/2024).

Penetapan hasil Pemilu dilakukan paling lambat 3 hari setelah memperoleh surat pemberitahuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).