Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pro Kontra Program Makan Gratis Prabowo-Gibran di Masyarakat

Kompas.com - 01/03/2024, 17:01 WIB
Dinda Aulia Ramadhanty,
Jessi Carina

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Program makan gratis milik calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. 

Ada warga yang mendukung, tetapi ada juga yang mengkritiknya. Salah satu warga yang mendukung adalah Ade (45), seorang ayah dari anak perempuan berusia 10 tahun.

Menurut dia, program ini paling nyata manfaatnya bagi masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan utama yaitu pangan. 

"Daripada program internet gratis, itu bagus tapi hanya untuk kalangan ke atas, karena enggak selamanya orang punya gadget. Tapi kalau makan gratis, semua orang punya perut," kata Ade kepada Kompas.com, Jumat (1/3/2024).

Baca juga: Pelanggan Warteg Johar Baru Delly Paling Royal Makan Seharga Rp 20.000

Ade menuturkan, di antara program ketiga paslon capres dan cawapres pada Pemilu 2024, makan gratis adalah program yang akan memberi dampak dan kemudahan bagi masyarakat kalangan bawah.

Ade berharap program ini bisa membantu prevalensi stunting di Indonesia yang mengutip dari situs Kementerian Kesehatan tercatat mencapai 21,6 persen pada tahun 2023.

"Anak stunting bisa tertolong karena mereka yang butuh asupan gizi lebih banyak. Apalagi kasus soal ini di Indonesia masih tinggi persentasenya," ujar Ade.

Pendapat ini berbeda dengan salah seorang warga lainnya, Cucu (36). Dia menyarankan alokasi dana program makan gratis sebaiknya untuk uang masuk sekolah atau kuliah saja.

Baca juga: Terowongan Tugu Kujang Bogor Kumuh dan Penuh Coretan, Warga Jadi Takut Lewat

"Dana program ini kan besar sekali ya, padahal sebenarnya uang sebanyak itu bisa dialokasikan ke biaya masuk sekolah ke SMA atau kuliah, yang nominalnya masih besar dan jadi 'beban para orang tua," ujar Cucu.

Cucu bercerita tentang dirinya yang sudah mulai mempersiapkan dana masuk SMA bagi anaknya yang masih duduk di kelas 2 SMP.

"Untuk biaya masuk itu sekitar Rp 10 Juta, tapi tergantung sekolahnya lagi. Itu sekolah negeri ya, apalagi sekolah swasta," ungkap Cucu yang berdomisili di Kota Bekasi.

Oleh sebab itu, Cucu menuturkan, bebannya adalah perihal jumlah uang yang besar untuk sekolah anak.

Baca juga: Cerita Warteg Sukirno Digempur Tingginya Harga Beras, tapi Tetap Bermurah Hati ke Pelanggan

"Saya berharap seperti itu karena nanti nominal uang masuk yang perlu dipikirkan orang tua enggak terlalu besar. Alhamdulillah kalau bisa gratis, tapi semoga setidaknya bisa disubsidi pemerintah hingga 50 persen," jelasnya.

Sedangkan persoalan gizi anak, Cucu masih menganggap hal ini bisa diselesaikan dalam lingkungan keluarga asal pemerintah juga amanat dan tidak korupsi.

"Jika koruptor diberantas, ekonomi negara akan lebih baik. Sehingga setiap keluarga juga lebih mampu untuk memberikan asupan gizi yang lebih baik untuk sang anak," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Megapolitan
DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com