Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Presiden, Karyawan Swasta: Waswas kalau yang Tunjuk Ada Kepentingan

JAKARTA, KOMPAS.com - Karyawan swasta bernama Pingkan Anggraeni (26) tidak setuju dengan wacana gubernur Jakarta dipilih oleh presiden.

Sontak, ia menyebut wacana itu merupakan gagasan yang aneh. Pingkan mempertanyakan alasan pemerintah hendak mengimplementasikan wacana itu.

“Sekarang gini, dari dulu kan sudah ada peraturannya, pemimpin negara, daerah, dan lain-lain, ditunjuk oleh warganya, rakyatnya, ya sudah,” kata Pingkan saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/3/2024).

“Kalau mau diubah, ya realistis sedikitlah, kan kita juga waswas ya kalau yang menunjuk, semisal, ada kepentingan lain. Secara logika, ya aneh saja. Makin ke sini, jadi semakin ke sana,” lanjutnya.

Baca juga: Pengamat: Tak Ada Bukti Empirik Gubernur Jakarta Mampu Atasi Banjir dan Macet jika Dipilih Presiden

Pingkan mengatakan, sesekali dia berpikir, apa yang sedang terjadi terhadap Pemerintah Indonesia.

“Lagi ada apa sih, sampai kayaknya dari kemarin pada enggak bisa diam gitu, anteng-anteng. Aduh, fail banget deh (wacana itu), jangan deh ya, nanti ribet ke depannya,” imbuh Pingkan.

Seorang ibu bernama Suherni (50) mengkhawatirkan hilangnya demokrasi apabila pemerintah menerapkan wacana presiden memilih langsung gubernur Jakarta.

“Takut semakin enggak ada demokrasinya, nanti semuanya saja (pemerintah),” kata Suherni saat ditemui Kompas.com di Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu.

Selain hal tersebut, Suherni menjelaskan mengapa ia tidak setuju dengan wacana itu.

“Jadi, itu pilihan presiden, bukan rakyat. Gubernur kan buat rakyat, harusnya yang pilih rakyat. Kalau yang pilih presiden, berarti gubernurnya buat presiden dong?” ujar Suherni.

Baca juga: Diteriaki Warga buat Jadi Gubernur DKI, Heru Budi: Belum Terpikir, Kerja Terus Saja

Sebelumnya, Ketua Panja DPR terkait RUU DKJ Achmad Baidowi membenarkan bahwa kemungkinan Pemilihan Kepala Daerah di DKI Jakarta dihilangkan setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara.

Hal ini mengacu pada draf RUU DKJ yang telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna.

Pasal 10 ayat 2 draf RUU DKJ berbunyi: "Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD".

Meski menghilangkan pilkada langsung, pria yang karib disapa Awiek itu menegaskan bahwa proses demokrasi tetap berlangsung melalui usulan DPRD.

“Untuk menjembatani keinginan politik antara yang menginginkan kekhususan ditunjuk secara langsung dan kedua supaya kita tidak melenceng dari konstitusi, cari jalan tengah bahwa gubernur Jakarta itu diangkat, diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usulan atau pendapat dari DPRD," kata Awiek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2023).