Pimpin Demo di KPU, Eks Danjen Kopassus Soenarko: Sutradara Kecurangan Pilpres 2024 Ini Jokowi!

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Mayjen (Purn) Soenarko, berpendapat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah dalang di balik kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Sutradara kecurangan ini adalah Jokowi. KPU itu hanya operator," ujar Soenarko kepada wartawan di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

Soenarko mengaku tergerak dari hati nurani untuk memimpin aksi ini.

Baca juga: Eks Danjen Kopassus Soenarko Pimpin Demo di Depan KPU, Kritik Pilpres 2024

Tujuannya adalah menuntut KPU agar segera menghentikan penghitungan suara curang.

Ia menilai Jokowi, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, dan Hakim MK Anwar Usman sebagai pengkhianat rakyat.

"Kami akan demo sampai aspirasi didengar. Kami tidak mau dipimpin oleh maling dan penipu," tegas dia.

"Tidak ada yang bisa diharapkan dari kumpulan maling atau penipu untuk memimpin negara ini," lanjut Soenarko.

Sekelompok massa yang menggelar aksi mengatasnamakan diri sebagai Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi.

Mereka membawa dua spanduk besar yang berisi tuntutan agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dilengserkan.

"Tumbangkan dan Adili Jokowi. Pecat Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI," begitu tulisan spanduk yang dibentangkan di mobil komando.

Baca juga: Demo di Depan Kantor KPU RI, Massa Bawa Spanduk Lengserkan Jokowi dan Bakar Ban

"Tolak Pilpres Curang! Perusak Konstitusi, Penjahat Demokrasi. Lengserkan Jokowi! Komplotan penipu ulung, pecat Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Hakim MK!" bunyi spanduk yang lain.

Dalam spanduk itu, ada foto Presiden Jokowi dengan bayangan menyerupai boneka pinokio yang berhidung panjang. Selain itu, ada foto Ketua KPU RI Hashim Asy'ari, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, dan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

Dalam demonstrasi yang dihadiri sekitar 300 orang itu, Soenarko menyoroti pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), terutama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dinilainya mengandung kecurangan.

Baca juga: 2.364 Personel Polisi Kawal Demo di DPR, Bawaslu, dan KPU RI