Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

“Banyak orang mampu, tapi dalam hidupnya mendramatisir seakan tidak mampu. Padahal, dia punya kontrakan, punya motor, atau mobil. Gaya hidupnya tidak sesuai sama dia yang dapat KJP,” tambahnya.

Oleh karena itu, bagi Suherni, wacana sekolah gratis tampaknya akan sangat adil untuk seluruh warga Jakarta.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI menyatakan, akan ada konsekuensi jika usulan program sekolah gratis diterapkan di Jakarta.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta Purwosusilo mengatakan, jika program sekolah gratis diberlakukan, penyaluran bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) tak lagi relevan.

Baca juga: Masih Kaji Usulan Sekolah Gratis, Disdik DKI: Konsekuensinya KJP Dihapus

"Kalau nanti (diberlakukan) sekolah gratis, maka tak ada lagi itu yang namanya bansos itu (KJP)," ujar Purwosusilo kepada wartawan, Jumat (15/3/2024).

Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah mengkaji usulan sekolah gratis, baik untuk negeri maupun swasta, di Jakarta.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem Abdul Aziz Muslim sebelumnya menyebutkan, masih banyak pelajar sekolah swasta di Ibu Kota yang tak terdata sebagai penerima manfaat KJP.

Oleh karena itu, Aziz berharap program KJP dihapus dan anggarannya dialihkan untuk menggratiskan biaya pendidikan semua sekolah di Jakarta, termasuk swasta.

"Saya berharap kalau KJP itu dihapus. Lalu disamakan saja negeri atau swasta semua gratis. Kita punya anggaran," ujar Aziz dalam keterangannya, Jumat (8/3/2024).

Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengusulkan hal yang sama.

Ia meminta agar program bantuan sosial KJP lebih baik dihentikan jika masih tidak tepat sasaran.

Anggaran KJP itu disebut bisa dialokasikan untuk program yang dapat dialihkan untuk menggratiskan biaya sekolah di Ibu Kota.

"Hal ini untuk menghindari apa yang menjadi tuntutan masyarakat terhadap seluruh anggota dewan terkait KJP yang tidak pernah selesai," ujar Basri dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (4/8/2023).

"Karena apa? KJP sendiri tidak tepat sasaran, banyak permasalahan, tidak merata dan tidak adil," sambungnya.