Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Kompas.com - 27/04/2024, 09:03 WIB
Tria Sutrisna,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merespons pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang menyebut masih ada daerah kumuh dekat Istana Negara.

Daerah yang disebut kumuh dan ekonomi warganya memprihatinkan itu adalah perkampungan di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat.

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta, Heru Hermawanto mengatakan, tak bisa sembarangan menyebut suatu daerah sebagai kawasan kumuh.

Baca juga: Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Bagi dia, ada kriteria-kriteria yang harus menjadi dasar penilaiannya. Misalnya, kriteria itu dalam konteks bentuk dan kondisi fisik bangunan, maupun strata sosial dari para penghuni rumah.

"Ada kumuh karena bangunan berantakan tapi standar (bangunan) memenuhi. Nah itu dalam konteks saya sebagai perencana kota itu kumuh," ujar Heru saat ditemui di kawasan Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/4/2024).

Pertanyakan fakta sebenarnya

Heru pun mempertanyakan fakta sebenarnya kondisi daerah Tanah Tinggi yang disebut kumuh tersebut. Perlu ada penelusuran lebih lanjut untuk memastikannya bisa dikategorikan kumuh.

Namun, Heru tidak menjelaskan apakah pihaknya akan menelusuri lebih lanjut daerah kumuh yang dimaksud. Dia juga enggan berkomentar banyak mengenai persoalan itu.

"Teman-teman bisa lihat di google, foto udara, seperti apa faktanya bagaimana, saya tidak bisa banyak komentar lah," kata Heru.

Kompas.com mendatangi lokasi yang disebut sebagai daerah kumuh di kawasan Tanah Tinggi Johar Baru, Jakarta Pusat, yakni wilayah RW 12.

Permukiman warganya berlokasi di Jalan Tanah Tinggi XII yang mempunyai lebar berkisar tiga sampai empat meter. Jaraknya dari Istana Negara sekitar 5 kilometer.

Di sepanjang Jalan Tanah Tinggi XII, terdapat sebuah kali dengan ketinggian turap sekitar dua meter.

Warna airnya hitam. Meski mengalir, banyak sampah plastik yang mengambang dan tersangkut hingga akhirnya menumpuk di beberapa badan sungai.

Secara kasat mata, rumah-rumah penduduk yang berdiri dekat Jalan Tanah Tinggi XII ini merupakan bangunan permanen. Seolah tidak tampak seperti kawasan kumuh yang kebanyakan bangunanannya semipermanen.

Kumuh dan padat

Ketua RW 12, Imron Buchari kemudian mengajak Kompas.com menyusuri gang-gang dengan lebar bervariasi, mulai dari satu meter hingga hanya 40 sentimeter.

Kami tidak bisa berjalan sejajar. Bahkan, terkadang harus bergantian dengan pejalan kaki dari arah yang berlawanan ketika melewati gang sempit.

Baca juga: Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Muncul Poster Budisatrio-Kaesang untuk Pilkada Jakarta, Pengamat: Itu Kode Serius

Muncul Poster Budisatrio-Kaesang untuk Pilkada Jakarta, Pengamat: Itu Kode Serius

Megapolitan
Pekerja di Jakarta: Kalau Sudah Punya Rumah, Tapera untuk Apa?

Pekerja di Jakarta: Kalau Sudah Punya Rumah, Tapera untuk Apa?

Megapolitan
Soal Kabar Kaesang Duet dengan Keponakan Prabowo di Pilkada 2024, DPW PSI: Belum Terima Informasi Pusat

Soal Kabar Kaesang Duet dengan Keponakan Prabowo di Pilkada 2024, DPW PSI: Belum Terima Informasi Pusat

Megapolitan
Pedagang Kopi Keliling di Tanah Abang Terjaring Razia Jukir

Pedagang Kopi Keliling di Tanah Abang Terjaring Razia Jukir

Megapolitan
Muncul Foto Budisatrio Djiwandono dan Kaesang for Jakarta, Gerindra : Itu Aspirasi Masyarakat

Muncul Foto Budisatrio Djiwandono dan Kaesang for Jakarta, Gerindra : Itu Aspirasi Masyarakat

Megapolitan
Endah Kaget Motornya Diangkut Dishub di Depan Mata, padahal Dijamin Aman oleh Jukir

Endah Kaget Motornya Diangkut Dishub di Depan Mata, padahal Dijamin Aman oleh Jukir

Megapolitan
Tukang Bubur: Saya Lebih Percaya Tapera Dikelola Swasta Dibandingkan Pemerintah

Tukang Bubur: Saya Lebih Percaya Tapera Dikelola Swasta Dibandingkan Pemerintah

Megapolitan
Pengamat Sebut Anies Akan Berhadapan dengan Sejumlah Nama di Pilgub DKI

Pengamat Sebut Anies Akan Berhadapan dengan Sejumlah Nama di Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Setuju Upah Dipotong Tapera, Pekerja di Jakarta: Gaji Sudah Pas-pasan

Tak Setuju Upah Dipotong Tapera, Pekerja di Jakarta: Gaji Sudah Pas-pasan

Megapolitan
Pekerja Ini Lebih Setuju Program DP 0 Persen Dikaji Ulang daripada Gaji Dipotong Tapera

Pekerja Ini Lebih Setuju Program DP 0 Persen Dikaji Ulang daripada Gaji Dipotong Tapera

Megapolitan
Pj Wali Kota Bogor Imbau Orangtua Tidak Mudah Percaya Calo Saat Pendaftaran PPDB 2024

Pj Wali Kota Bogor Imbau Orangtua Tidak Mudah Percaya Calo Saat Pendaftaran PPDB 2024

Megapolitan
KASN Terima Dua Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Supian Suri

KASN Terima Dua Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Supian Suri

Megapolitan
Soal Tapera, Karyawan Swasta: Mending Pemerintah Perbaiki Administrasi Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Dulu

Soal Tapera, Karyawan Swasta: Mending Pemerintah Perbaiki Administrasi Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Dulu

Megapolitan
Penjual Konten Video Pornografi Anak di Telegram Patok Tarif Rp 200.000

Penjual Konten Video Pornografi Anak di Telegram Patok Tarif Rp 200.000

Megapolitan
Jual Video Porno Anak via Telegram, Pria Asal Sumenep Ditangkap Polisi

Jual Video Porno Anak via Telegram, Pria Asal Sumenep Ditangkap Polisi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com