JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengusung sosok Anies Baswedan dan eks Presiden PKS Sohibul Iman untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
PKS mengusung Anies sebagai bakal calon gubernur dan Sohibul adalah bakal calon wakil gubernur Jakarta dalam konstestasi politik daerah.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan keputusan PKS mengusung Anies sebagai bacagub Jakarta adalah hal yang realistis.
"Saya kira PKS cukup realistis (mengusung Anies sebagai calon gubernur Jakarta) yang kemudian pada akhirnya mengusung Sohibul Iman sebagai calon wakil gubernur Anies Baswedan," kata Adi kepada Kompas.com, Rabu (24/6/2024).
Baca juga: Plus Minus Pengusungan Anies-Sohibul sebagai Bakal Cagub-Cawagub Jakarta di Pilkada 2024...
Nama besar Anies turut berpengaruh sehingga PKS akhirnya memilih mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut setelah sempat mengusung Sohibul Iman sebagai calon gubernur Jakarta.
"Itu adalah proposal politik PKS, di mana Sohibul Iman itu diduetkan dengan Anies Baswedan karena memang secara kalkulasi politik, baik dari segi popularitas dan elektabilitas saya kira memang Sohibul Iman ini sangat jauh dengan Anies Baswedan," ujar Adi.
Adi menilai pengusungan Anies itu berkaitan erat dengan peluang PKS untuk bisa memenangkan pertarungan di Jakarta.
"Karena dari segi elektabilitas Sohibul Iman ini kan tidak tidak pernah muncul secara signifikan, sekalipun PKS menang Pileg (pemilihan legislatif) di Jakarta, tapi dalam pilkada yang dilihat itu bukan partai, tapi figur yang bertanding," pungkasnya.
Baca juga: Respons PDI-P, Nasdem, dan PKB Usai Duet Anies-Sohibul Iman Diumumkan
Sementara itu, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak berpandangan, duet Anies-Sohibul akan menutup koalisi untuk PKS dari partai lain.
"Apakah partai lain bersedia berkoalisi mendukung Anies dengan munculnya Sohibul sebagai Cawagub? peluang Nasdem dan PDI-P menyorongkan kadernya sebagi Cawagub, menjadi tertutup," kata Zaki.
Padahal, PKS sendiri tak dapat mengusung pasangan sendiri untuk bacagub dan bacawagub Jakarta pada Pilkada 2024.
Sebab, PKS hanya memperoleh 18 kursi di DPRD DKI Jakarta. Sedangkan, partai yang bisa mengusung pasangan cagub-cawagub harus memperoleh 22 kursi.
Baca juga: PKS Umumkan Duet Anies-Sohibul Iman, PDI-P Dinilai Belum Tentu Merapat
Syarat tersebut sesuai dengan aturan di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Artinya, PKS harus berkoalisi dengan partai lain untuk Pilkada Jakarta 2024.
"PDI-P "menjanjikan" dukungan politik, syaratnya cawagub dari PDI-P. Padahal perlu koalisi yang solid untuk memenangi pilkada DKI," kata Zaki.
"Apalagi jika KIM akhirnya memunculkan nama Ridwan Kamil untuk bertarung melawan Anies. Jadi baik PKS maupun Anies perlu kerja keras untuk meyakinkan parpol lainnya untuk mau berkongsi politik memenangkan pilkada nanti," sambung Zaki.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan, partainya menghormati langkah PKS yang mengusung Anies Baswedan-Sohibul pada Pilkada Jakarta 2024.
Baca juga: Parpol Lain Dinilai Sulit Dukung Anies-Sohibul, PKS Bisa Ditinggal Calon Mitra Koalisi
"Ya kita hormati," kata Wibi kepada awak media pada Selasa (25/6/2024) di Akademi Bela Negara Nasdem, Pancoran.
Nasdem sendiri masih menunggu arahan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk menentukan sosok yang akan mereka usung sebagai calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.
Namun, nama Anies sebelumnya masuk rekomendasi bakal calon gubernur yang diusulkan DPW Nasdem Jakarta.
"Kita masih nunggu arahan dari Ketua Umum Bapak Surya Paloh. Jadi, Pak Anies sendiri sebenarnya sudah masuk dalam salah satu nama rekomendasi dalam DPW," ujar Wibi.
Baca juga: PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menganggap PKS blunder dengan mengusung Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Menurut Huda, duet tersebut menutup pintu untuk berkoalisi dengan partai lain.
"Di mata saya sih blunder menurut saya. Itu yang saya sebut komunikasi politik yang semacam ini akan menutup pintu partai-partai lain untuk bisa bermitra dan poros koalisi ini," ujar Huda di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.