Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kata Jokowi soal Tuntutan DPRD

Kompas.com - 01/07/2013, 22:22 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyerahkan usulan tarif angkutan umum yang baru kepada DPRD DKI. Namun, DPRD belum menyetujuinya karena Pemprov DKI, dalam hal ini dinas perhubungan, belum menyatakan akan meningkatkan pelayanan transportasi.

Berkaitan dengan hal itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, di Jakarta, Senin (1/7/2013), mengatakan, "Nggak usah disuruh juga kita perbaiki terus."

Ketika ditanya apakah tindakan DPRD DKI mengajukan tuntutan itu menghambat tercapainya kepastian tarif baru, Jokowi mengatakan, "Tanya sajalah ke masyarakat."

Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan tarif baru angkutan kota sebagai penyesuaian atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Setelah memperhitungkan pertimbangan Dinas Perhubungan DKI, Organda, dan Dewan Transportasi Kota Jakarta; Pemprov DKI mengusulkan tarif bus kecil naik dari Rp 2.500 menjadi Rp 3.000, bus sedang naik dari Rp 2.000 menjadi Rp 3.000, bus besar reguler naik dari Rp 2.000 menjadi Rp 3.000.

Awalnya, Pemprov DKI juga berencana menaikkan tarif transjakarta, dari Rp 3.500 menjadi Rp 5.000. Namun, Jokowi membatalkannya. Menurut Jokowi, tarif transjakarta hanya akan naik setelah Pemprov DKI memperbaiki layanannya, seperti menambah jumlah bus sebanyak 1.000 unit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

    Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

    Megapolitan
    Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

    Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

    Megapolitan
    Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

    Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

    Megapolitan
    Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

    Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

    Megapolitan
    Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

    Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

    Megapolitan
    Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

    Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

    Megapolitan
    Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

    Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

    Megapolitan
    Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

    Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

    Megapolitan
    Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

    Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

    Megapolitan
    Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

    Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

    Megapolitan
    Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

    Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

    Megapolitan
    Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

    Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

    Megapolitan
    Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

    Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

    Megapolitan
    Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

    Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

    Megapolitan
    Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

    Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

    Megapolitan
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com