Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPRD DKI "Ngotot" Tunda Kenaikan Tarif Angkot

Kompas.com - 05/07/2013, 10:00 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI masih belum ingin memutuskan kenaikan tarif angkutan umum sesuai usulan Organda DKI bersama Pemerintah Provinsi DKI. Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan mengatakan masih menunggu Dinas Perhubungan DKI untuk memperbaiki pelayanan angkot kepada penumpang.

"Kita tidak menjadikan rekomendasi gubernur sebagai dasar dalam membuat keputusan dewan. Tentunya kita tidak mau membuat keputusan ini secara gegabah," kata Ferrial di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (5/7/2013).

Selain itu, DPRD juga meminta Dishub DKI bersama Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) untuk membuat komitmen perbaikan pelayanan. Ia menilai, usulan kenaikan tarif sebesar 50 persen itu akan menguntungkan pihak pengusaha. Ia berpendapat bahwa kenaikan tarif itu harus rasional dan jangan hanya menguntungkan pengusaha, tetapi juga para penumpang.

Ferrial meminta agar pengusaha angkutan umum menjamin keamanan penumpang sehingga tidak akan ada pelecehan di dalam angkot. Setiap angkutan umum juga harus memiliki izin KIR. Ferrial mengimbau agar Pemerintah Provinsi DKI memberikan subsidi pada kenaikan tarif angkot itu agar tidak memberatkan masyarakat.

"Kalau perlu ada subsidi dari kita agar tidak memberatkan masyarakat. Ini sebagai langkah kita ke depan. Dishub ini agak kreatiflah, jangan main naik-naikin saja. Mungkin kalau dinaikkan sedikit, Pemprov memberikan subsidi kepada pengusaha, kira-kira seperti itu," kata politisi Partai Demokrat itu.

Ia menyatakan, DPRD DKI hanya meminta kepada Dishub DKI terkait komitmen pelayanan mikro yang sudah ada terhadap penumpang di dalam angkot. Pertanyaan itu, kata dia, kerap dilontarkan DPRD kepada Dishub. Namun, tak mendapat jawaban dari Dishub DKI.

Ferrial mengatakan, DPRD tak ingin menunda-nunda kenaikan tarif angkot itu. Ia menilai keputusan penyesuaian tarif itu membutuhkan waktu untuk mengkajinya, tidak cukup hanya sekitar 1-2 minggu.

"Iya dong, bukan mengulur waktu. Kita tidak dapat langsung memutuskan apa yang telah diputuskan oleh Dishub dan Gubernur. Kita mesti lihat masukan range dari penyesuaian tarif. Ini sedang dibicarakan secara teknis oleh dewan," kata Ferrial.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bahas Diskriminasi di Dunia Kerja pada Hari Buruh, Aliansi Perempuan: Muka Jelek, Eh Tidak Diterima...

    Bahas Diskriminasi di Dunia Kerja pada Hari Buruh, Aliansi Perempuan: Muka Jelek, Eh Tidak Diterima...

    Megapolitan
    Ribuan Polisi Amankan Aksi 'May Day', Kapolres: Tidak Bersenjata Api untuk Layani Buruh

    Ribuan Polisi Amankan Aksi "May Day", Kapolres: Tidak Bersenjata Api untuk Layani Buruh

    Megapolitan
    Korban Tenggelam di Kali Ciliwung Ditemukan, Jasad Mengapung 2,5 Kilometer dari Titik Kejadian

    Korban Tenggelam di Kali Ciliwung Ditemukan, Jasad Mengapung 2,5 Kilometer dari Titik Kejadian

    Megapolitan
    Mobil Terbakar di Tol Japek Arah Cawang, Lalin Sempat Tersendat

    Mobil Terbakar di Tol Japek Arah Cawang, Lalin Sempat Tersendat

    Megapolitan
    Jalanan Mulai Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintas di Jakarta Saat Ada Aksi 'May Day'

    Jalanan Mulai Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintas di Jakarta Saat Ada Aksi "May Day"

    Megapolitan
    Massa Aksi 'May Day' Mulai Berkumpul di Depan Patung Kuda

    Massa Aksi "May Day" Mulai Berkumpul di Depan Patung Kuda

    Megapolitan
    Rayakan 'May Day', Puluhan Ribu Buruh Bakal Aksi di Patung Kuda lalu ke Senayan

    Rayakan "May Day", Puluhan Ribu Buruh Bakal Aksi di Patung Kuda lalu ke Senayan

    Megapolitan
    Pakar Ungkap 'Suicide Rate' Anggota Polri Lebih Tinggi dari Warga Sipil

    Pakar Ungkap "Suicide Rate" Anggota Polri Lebih Tinggi dari Warga Sipil

    Megapolitan
    Kapolda Metro Larang Anggotanya Bawa Senjata Api Saat Amankan Aksi 'May Day'

    Kapolda Metro Larang Anggotanya Bawa Senjata Api Saat Amankan Aksi "May Day"

    Megapolitan
    3.454 Personel Gabungan Amankan Aksi “May Day” di Jakarta Hari Ini

    3.454 Personel Gabungan Amankan Aksi “May Day” di Jakarta Hari Ini

    Megapolitan
    Ada Aksi “May Day”, Polisi Imbau Masyarakat Hindari Sekitar GBK dan Patung Kuda

    Ada Aksi “May Day”, Polisi Imbau Masyarakat Hindari Sekitar GBK dan Patung Kuda

    Megapolitan
    Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Rabu 1 Mei 2024 dan Besok: Tengah Malam ini Berawan

    Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Rabu 1 Mei 2024 dan Besok: Tengah Malam ini Berawan

    Megapolitan
    [POPULER JABODETABEK] Spanduk Protes “Jalan Ini Sudah Mati” di Cipayung Depok | Polisi Temukan Tisu “Magic” di Tas Hitam Diduga Milik Brigadir RAT

    [POPULER JABODETABEK] Spanduk Protes “Jalan Ini Sudah Mati” di Cipayung Depok | Polisi Temukan Tisu “Magic” di Tas Hitam Diduga Milik Brigadir RAT

    Megapolitan
    Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

    Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

    Megapolitan
    Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDI-P

    Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDI-P

    Megapolitan
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com