Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mau Digaji Basuki Rp 4 Juta, Juru Parkir Berharap Bukan Wacana

Kompas.com - 08/07/2013, 13:57 WIB
Rahmat Patutie

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menggaji juru parkir sebesar Rp 4 juta disambut antusias. Meski masih diragukan akan menjadi kenyataan, hal itu diharapkan tetap terwujud.

Nasry (42), salah seorang juru parkir di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, malah mengaku tidak sabar rencana Basuki tersebut segera terwujud.

"Mudah-mudahan sebuah program yang ingin digaji itu secepatnyalah. Kalau bisa jadi kenyataan," kata Nasry kepada kompas.com di Jalan Melawai Raya, Kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2013).

Nasry mengaku sudah mendengar rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan menggaji juru parkir Rp 4 juta itu. Namun, karena masih hanya omongan di kalangan juru parkir, dia belum percaya.

"Praktik di lapangannya kan belum. Mudah-mudahan kalau memang rencananya dia (Basuki) mau buat program seperti itu, pasti menguntungkan untuk rakyat kecil juga. Mudah-mudahan bisa terealisasi ya," harap Nasry.

Pria yang sudah 12 tahun bekerja menjadi juru parkir itu rela menyerahkan penghasilannya sehari-hari kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta asalkan dia mendapat jaminan gaji tiap bulannya.

"Saya rela-rela aja, asalkan memang digaji kalau memang programnya seperti itu," cetus dia.

Dalam sehari, Nasry mengaku mendapatkan Rp 70.000 dari hasil memarkir. Kemudian, dia menyetor Rp 10.000 ke Badan Pengelola (BP) Permarkiran Dishub. Setiap bulannya, ia mendapat sekitar Rp 1 juta.

Berbeda dengan Nasry, Bambang (36) malah keberatan jika harus menyetorkan penghasilannya ke Pemprov DKI. Sebab, uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

"Kalau digaji per bulannya, kita hariannya gimana? Yang bingung untuk kita hariannya. Ya, kan kita punya anak masih sekolah dan juga kebutuhan dapur," tutur pria asal Petukangan Selatan itu.

Bambang menganggap rencana Basuki itu sebagai hal yang biasa. Menurutnya, yang tidak biasa adalah kepastian.

"Biasa aja, kadang begitu cuma kabar burung. Nyatanya enggak ada. Dulu pernah ada begitu, ini lagi ada lagi. Berapa kali dengar begini, kalau beneranlah dibantulah," tuturnya.

Sebelumnya, Basuki merencanakan pemberian gaji kepada tukang parkir hingga Rp 4 juta per bulannya yang bertujuan untuk menekan kebocoran pendapatan daerah. Wacana tersebut masih dikaji lebih dalam oleh Pemprov DKI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

    Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

    Megapolitan
    Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

    Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

    Megapolitan
    Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

    Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

    Megapolitan
    Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

    Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

    Megapolitan
    Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

    Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

    Megapolitan
    Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

    Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

    Megapolitan
    Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

    Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

    Megapolitan
    Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

    Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

    Megapolitan
    Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

    Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

    Megapolitan
    Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

    Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

    Megapolitan
    Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

    Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

    Megapolitan
    Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

    Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

    Megapolitan
    Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

    Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

    Megapolitan
    Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

    Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

    Megapolitan
    Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

    Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

    Megapolitan
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com